FK-PKBP Apresiasi Langkah BPPD, Tak Pungut Pajak Pecel Lele

30

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Forum Komunikasi Pelaku Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKBP) mengapresiasi langkah Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang yang tidak akan mengenakan pajak kepada UMKM sebesar 10 persen dari omset. Salah satunya pedagang pecel lele yang ada di Kota Palembang.

“Alhamdulilah, artinya Pemerintah Kota Palembang mendengarkan aspirasi dari pelaku usaha kuliner, khususnya pecel lele dan tentu ini menjadi kabar baik bagi pelaku usaha kuliner yang lainnya, bahwa pemerintah sangat terbuka dengan aturan yang ada,” kata Ketua FK-PKBP Dasril SE SH MM.

Dikatakan Dasril, forum yang dibentuk oleh gabungan paguyuban usaha kuliner ini hanya memastikan kebijakan pajak ini tepat sasaran. Karena  ribut-ribut soal perpajakan  ini muncul bermula dari adanya pernyataan dari salah satu pejabat BPPD Kota Palembang di  beberapa media  cetak dan online  yang mengatakan pecel lele, pempek, dan nasi bungkus akan dikenakan pajak.

“Kontroversi inikan karena ada pemicunya, karena ada pernyataan yang mengatakan, pecel lele, pempek, dan nasi bungkus dikenakan pajak. Karena komunikasi yang baru inilah, mengakibatkan kehebohan di masyarakat. Jadi tidak tepat bila dikatakan ada yang memprovakasi. Malah kita berusaha meluruskannya. Tapi apapun itu kita patut syukuri, akhirnya pihak BPPD tidak menerapkan pajak pada pedagang pecel lele,” jelas bapak tiga anak, yang pernah mencalonkan diri sebagai wabup di Banyuasin.

Dijelaskan Dasril, pihaknya siap menjadi mitra pemerintah dalam melakukan sosialisasi aturan pajak ini kepada anggotanya. Karena jelas sekali yang menjadi dasar pemerintah Kota Palembang  dalam menerapkan  pajak daerah ini adalah Perda No 12 Tahun 2018.

“Tentu kita siap menjadi mitra pemerintah Kota Palembang dalam melakukan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak ini. Dan kita juga sudah telaah isi dari perda tersebut, salah satunya yang dikenakan pajak. Yaitu yang memiliki omset Rp 100 ribu per hari atau Rp 3 juta per bulan,” kata Dasril.

Menurut Dasril, salah satu isi perda yang kontroversi itu  tarkait wajib pajak dikenakan pajak   dengan omset 3 juta perbulan. Tentu tidak ideal, makanya pihaknya berharap Pemkot Palembang dan DPRD Kota Palembang segera melakukan revisi terhadap perda tersebut. Karena jelas ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi kekinian. Dan jelas inilah yang menjadi sumber permasalahan itu, bila ingin berkeadilan.

“Masak omset 3 juta perbulan dikenakan pajak, pedagang pempek keliling bisa kena dong. Makanya, kita minta perda ini segera direvisi, sehingga tidak menjadi kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar Dasril.

Sebelumnya, Kepala BPPD Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan tidak akan mengenakan pajak kepada UMKM. Pemerintah Kota Palembang justru memberikan bantuan dana tanpa bunga. Untuk itu, dia menegaskan bahwa pedagang pecel lele dan tenda tidak dikenakan pajak.

‘’Kita sudah memberikan pengertian dan penjelasan mengenai pajak ini. Supaya pedagang tidak risau mengenai berkembangnya penarikan pajak,” ujar Sulaiman, Selasa (11/9/2019) lalu.

Lebih lanjut, Sulaiman berharap masyarakat dapat menanyakan persoalan pajak ini kepada orang yang berkompeten. Dengan demikian, mereka akan mendapat informasi benar tanpa terprovokasi pihak tertentu yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi.

Pasalnya, selama ini terdapat kelompok tertentu yang mengatakan bahwa seluruh pedagang pecel lele akan dibebani pajak. Adanya sosialisasi ini diharapkan membuat pedagang pecel lele tidak lagi terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu.

Laporan          : Yudi

Editor/Posting : Imam Ghazali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here