FJRA Gelar Seminar Jurnalistik Terkait Program Nasional Reforma Agraria

0
82

PALEMBANG – Gubernur Sumsel, H Herman Deru melalui Asisten I Pemerintah Provinsi Sumsel, Drs H Rasyidin Hasan membuka Seminar Jurnalistik Reforma Agraria, di aula Kantor ATR/BPN Sumsel, Selasa (11/1).

Acara seminar yang digelar oleh Forum Jurnalis Reforma Agraria (FJRA) itu menghadirkan beberapa Narasumber yang berkompeten di bidangnya antara lain dari Unsur Pemerintahan Daerah, Akademisi, Penggiat Agraria dan Praktisi Jurnalis.

“Yang banyak ditemukan ya saling klaim hak, inilah yang menjadi pemicu konflik,” ujar Rasyidin Hasan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, saat diwawancarai usai membuka acara.

Menurut Rasyidin Hasan, banyaknya konflik agraria di Sumsel, dikarenakan banyak ditemukan saling klaim hak dari masing-masing pemilik tanah yang terkadang memiliki surat yang tak jelas asal usulnya.

Dikatakannya, konflik agraria itu sebenarnya menjadi permasalahan yang sangat mudah dan seringkali terjadi khususnya di kabupaten/kota di Sumsel. Penyebabnya, karena pihak satu dengan yang lainnya berbeda pendapat dan saling klaim.

“Penyebabnya karena sering tidak klop dan silang pendapat,” tandasnya.

Untuk itu, Rasyidin berharap dengan adanya peran jurnalis dapat membantu untuk mendamaikan dan menjadi solusi agar dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

“Peran jurnalis ya di sini dapat membantu mengawal semaksimal mungkin,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan Forum Jurnalis Reforma Agraria( FJRA ) Andrian berharap dari Seminar Jurnalistik Reforma Agraria ini dapat mengedukasi para awak media dan masyarakat terutama tentang apa itu Reforma Agraria, Aset Reform dan Akses Reform.

“Kemudian bagaimana caranya agar dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial serta dengan terselenggaranya seminar ini dapat  mendorong Pemerintah Daerah bersama DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota agar adanya produk hukum di Provinsi Sumsel terkait UUPA 1960 dan PP 86 sejenis Perda maupun Pergub, Perbup, Perwali terkait lahan terlantar dan penanganan konflik Agraria,” tukasnya. (Are)

Editor : Donni