FDKP Audiensi Dengan Anggota Komisi IV DPR RI Terkait Konflik Satwa dan Hutan

38

Sumateranews.co.id, JAKARTA -Forum DAS Krueng Peusangan (FDKP) melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi dengan Ir. H. TA Khalid, MM anggota Komisi IV DPR RI dalam rangka penanggulangan konflik satwa dan Perhutanan Sosial dilandskap DAS Kreung Peusangan Kamis, (16/01/2020) sore.

Ketua Umum FDKP Suhaimi A Hamid yang juga anggota Komisi II DPRK Bireuen dalam pertemuan tersebut membicarakan permohonan dukungan dari TA Khalid sebagai anggota komisi IV DPR RI untuk panaggulangan konflik satwa dan perhutanan sosial di landskap DAS Krueng Peusangan.

“Saat ini kami dari FDKP bersama Bappeda Provinsi Aceh sudah membuat masterplan koridor satwa di DAS peusangan, Kita mengharapkan masterplan tersebut tidak menjadi dokumen tanpa ada program-program yang dilakukan dalam penaggulangan konflik satwa secara berkelanjutan,” kata Suhaimi.

Selain itu, lanjutnya FDKP juga sedang mengadvokasi 8 titik pehutanan sosial yg dikelola oleh 8 mukim di DAS peusangan, harapan kami komisi IV DPR RI dapat mendorong percepatan izin ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) untuk perhutanan sosial hutan produksi DAS Peusangan yang meliputi Kabupaten Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah dan sebagian Aceh Utara.

“Tadi Pak TA Khalid menerima kunjungan kami di ruang kerjanya Gedung Nusantara Ini Senanyan, beliau juga menyinggung perhutanan sosial yang dikelola oleh Mukim bisa menjadi solusi tersedianya lahan bagi para anggota kombatan GAM yang telah ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Kemen-LHK beberapa waktu lalu.

“Karena itu FDKP berharap bapak TA Khalid sebagai anggota komisi IV melakukan advokasi ke Kementrian terkait agar kegiatan tersebut terimplementasi di lapangan untuk kesejateraan masyarakat yang tinggal dikawasan pinggiran hutan,” terang Suhaimi Ketum FDKP yang juga Anggota DPRK Bireuen ini.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid yang dikonfirmasi tim medianya mengatakan akan mengevaluasi permasalahan yang disampaikan oleh FDKP, dua issu tersebut harus kita buat pengkajian agar tidak berdampak terhadap ekosistem hutan setempat.

“Menyangkut persolaan perhutanan sosial dan konflik satwa adalah dua hal yang sangat berinteraksi, dimana konflik satwa itu terjadi dikarenakan ada wilayah hutan yang menjadi habitat satwa beralih fungsi menjadi lahan pertanian, jangan sampai ketika hutan itu kita manfaatkan untuk lahan pertanian tergangu habitat satwa dan ekosistem kehidupan alam, begitu juga sebaliknya setelah jadi lahan pertanian satwa menggangu tanaman masyarakat,”. Kata TA Khalid yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Aceh.

“Intinya jika program-program yang telah kita bicarakan tadi dengan FDKP memenuhi persyaratan, kita bersama Komisi IV siap mengadvokasi ke Kementrian terkait.

“Harapan kami FDKP dapat berkoordinasi dengan KPH dan DLHK Provinsi Aceh untuk mengkaji kembali wilayah-wilayah yang telah direncanakan agar sesuai dengan kearifan ekosistem hutan setempat,” pungkasnya. (*)

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here