Kasus & PeristiwaLampungSecond Headline

Dugaan Kecurangan Program Bansos di Kampung Mahabang Terus Disoroti Warga

TULANG BAWANG – Terkait dugaan kecurangan program Bantuan Sosial (Bansos) di Kampung Mahabang Kecamatan Dente Teladas, Tulangbawang kini terus menjadi perhatian warga setempat.

Dari informasi yang dihimpun baru-baru ini, ternyata banyak terungkap fakta baru terkait dugaan kecurangan yang dilakukan para oknum tidak bertanggung jawab dalam program tersebut.

Mulai dari Kartu Keluarga Sejahtera, program Keluarga Harapan baik dari rekening dan kartu ATM penerima manfaat diduga tidak pernah diberikan kepada warga penerima. Bahkan terendus ada kecurangan lain yang dilakukan oleh oknum yang mencoba mencari keuntungan baik secara pribadi maupun bersamaan.

“Selain buku rekening, kartu ATM yang tidak pernah diberikan ke saya, bahkan di waktu pencairan dana yang diberikan secara tunai itupun ada potongan sebesar Rp. 20 ribu per KPM dengan alasan biaya administrasi,” ungkap sumber, baru-baru ini.

Selanjutnya, sumber ini mengatakan, soal program Bantuan Pangan Non Tunai dengan varian dan jumlah sembako yang diterima sangat diragukan jika jumlah paket sembako sebesar Rp. 200 ribu.

“Saya terima berupa kacang hijau sebanyak setengah kilo gram, telur 16 Butir, buah pir satu kilo gram, kentang setengah kilo gram, dan beras 10 kilo gram. Dari keseluruhan bahan pokok yang saya terima jika dihitung jumlahnya tidak mencapai 200 ribu, belum lagi untuk penebusan per-paket sembako saya dikenakan biaya lagi sebesar Rp 15 ribu,” keluhnya.

Lebih jauh, nara sumber ini juga mengungkapkan, bahwa baru-baru ini ia mendapatkan bantuan beras PPKM sebanyak 10 kilo gram dengan dipintai sejumlah dana sebagai syarat penebusannya.

“Bantuan beras PPKM sebanyak 15 ribu rupiah itu juga saya harus menebus sebesar 15 ribu rupiah,” kata sumber ini.

Kondisi itu pun membuat geram para pekerja pencari keadilan, salah satunya dari Ketua DPW BAIN HAM-RI Provinsi Lampung, Ferry Saputra YS. Ferry mengecam perilaku oknum nakal tersebut, alih-alih memberikan bantuan sesuai juknis terhadap masyarakat malah justru momentum tersebut dijadikan sebagai ladang korupsi.

“Jika diperhatikan saya curigai dalam hal ini ada unsur kerja sama oleh para pelaku pungli dengan pemerintah kampung setempat, secara logika dalam hal ini tentu pemkam setempat mengetahui keluhan-keluhan oleh para warganya mengenai program bansos itu, sehingga perlu ditelusuri lebih jauh,” ucap Ferry.

“Jika terbukti menyalahi prosedur maupun terdapat unsur korupsi tentu kami akan melayangkan laporan resmi terhadap para pihak terkait dan pihak penegak hukum agar dapat ditindak sesuai dengan perundangan yang berlaku di NKRI ini,” tukasnya. (Hry)

Editor : Donni

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button