DPRD Sumsel Kaji Reguliasi Penggunaan Dana BOS untuk Pembayaran Gaji Guru Honorer

507
Ketua DPRD Provinsi Sumsel, RA Anita Noeringhati menyampaikan, pihaknya akan mengkaji kembali penggunaan dana Bos untuk pembayaran gaji guru honorer. Pernyataan itu, ia sampaikan saat melakukan audensi bersama pengurus PGRI Sumsel dan AHN (Aliansi Honor Nasional) Sumsel serta Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, di ruang Bangar DPRD Sumsel, Senin (03/02/2020).

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Ketua DPRD Provinsi Sumsel, RA Anita Noeringhati menyampaikan, pihaknya akan mengkaji kembali penggunaan dana Bos untuk pembayaran gaji guru honorer. Pernyataan itu, ia sampaikan saat melakukan audensi bersama pengurus PGRI Sumsel dan AHN (Aliansi Honor Nasional) Sumsel serta Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, di ruang Bangar DPRD Sumsel, Senin (03/02/2020).

“Apakah dapat digunakan untuk pembayaran gaji guru honorer kita akan mengkaji kembali apakah bertentangan dengan regulasi yang ada ataupun tidak, sepanjang itu tidak bertentangan dengan regulasi yang ada akan kita dorong,” ungkap Anita.

Menurut Anita, pemerintah juga bisa mengalokasikan pembayaran gaji guru honorer menggunakan sumber anggaran lain guna meningkatkan kesejahteraan para guru honorer tersebut seperti misalnya, yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang akan memasukan dana pendidikan dari royalti Migas.

“Seperti Kabupaten Muba yang akan mengabadikan Dana Pendidikan dari Royalti Migas hal tersebut bisa saja dilakukan oleh daerah lain,” sebut Ketua DPRD Sumsel ini.

Kemudian dalam audensi yang diikuti oleh beberapa unsur pimpinan DPRD Sumsel lainnya diantaranya, Wakil Ketua DPRD Sumsel H Muchendi Mahzareki, Askweni SPd, Sri Sutandi Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumsel, Ketua PGRI Sumsel H Ahmad Zulinto dan beberapa pengurus PGRI lainnya serta Ketua Aliansi Honor Nasional (AHN) Sumsel Syahrial, dan Kabid GTK Disdik Provinsi Sumsel M Zein, Anita juga membahas beberapa persoalan lainnya diantaranya, permasalahan P3K dan penolakan penghapusan terhadap keberadaan Guru Honor.

Selanjutnya, selain menolak rencana penghapusan tenaga guru honorer oleh pemerintah pusat dan Kemenpan RB, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumsel bersama Aliansi Honorer Nasional (AHN) Provinsi Sumsel juga kini sedang mengajukan peningkatkan kesejahteraan para guru honorer melalui pembayaran insentif daerah.

“Ada beberapa hal yang kami sampaikan salah satunya mengenai persoalan guru honorer. Apa yang kita lakukan dengan adanya statement bahwa Kemenpan RB akan menghapus dan mengeliminasi dari pada Guru Honorer dan Pegawai tenaga pendidikan, PGRI jelas-jelas menolak itu,” ungkap Ketua PGRI Sumsel, Ahmad Zulinto, kepada awak media, usai audensi.

Menurutnya, pihak PGRI Sumsel tetap mendukung keberadaan tenaga guru honorer, namun mengenai soal teknis di lapangan itu tergantung di Pemerintahan kabupaten/kota serta PGRI Sumsel sendiri.

“Maka dari itu seirama dengan DPRD Sumsel yang tadi langsung diterima oleh Ketua DPRD Sumsel menolak penghapusan keberadaan Guru Honor. Justru kita mendorong Pemerintah Pusat Kemenpan RB agar tenaga honorer ini diangkat bukan dieleminasi, apabila usianya sudah terkendala tidak bisa lagi CPNS maka dia bisa kita usulkan untuk diangkat menjadi P3K atau usianya yang cukup untuk diterima CPNS dan diangkat menjadi PNS,” ujar Zulinto.

Dikatakan Zulinto, berdasarkan data yang dimiliki saat ini justru terjadi kekurangan guru yang sangat signifikan.

“Tadi juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui Kabid GTK bahwa saat ini tenaga pengajar SMK masih kekurangan, SMA apalagi SD sangat banyak kekurangan tenaga pengajar,” sebut Zulinto, seraya menyebut ada kurang lebih sekitar 15.000 tenaga honorer yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, Zulinto juga menambahkan mengenai beberapa informasi soal pengajuan insentif daerah dan insentif guru dari anggaran Dana BOS. Dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Gubernur Herman Deru sudah berjanji pada 2021 nanti akan dibuatkan Pergubnya mengenai insentif daerah.

“Bagi tenaga honorer baik di SMA/SMK, Alhamdulillah ini juga kalau menurut apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sumsel akan menyampaikannya kepada Gubernur Sumsel untuk mengusulkan insentif daerah agar masuk ke dalam APBD Perubahan,” harap dia.

Namun bagaimana untuk pelaksanaannya, dijelaskan Zulinto, pihaknya masih melihat payung hukumnya lebih dahulu karena masih terbentur dengan PP No 48. Seperti di Pemerintah kota Palembang, dicontohkan Zulinto yang sudah menerbitkan aturan di Perwalinya.

“Misalnya di Sumsel ada Pergubnya artinya ada celah untuk memberikan insentif daerah, kami berharap insentif daerah ini dianggarkan setiap tenaga honorer mendapatkan 1 juta per bulan sementara UMG kami cuma 1 juta per bulan,” tandas Zulinto.

Masih disampaikan Zulinto, mengenai peruntukan Dana Bos bahwa sebesar 50 persen itu dapat diperuntukkan bagi guru honorer dan bisa dibayarkan. Untuk itu Zulinto meminta kepada Kabupaten dan Kota yang selama ini mengalokasikan anggaran dana bos sebesar 15 persen yang mesti pun realisasinya cukup baik agar ditambah menjadi 50 persen.

“Hal ini berdasarkan usulan dan hasil rapat bersama DPRD Sumsel untuk disampaikan kepada Kabupaten dan Kota khususnya kepada Kepala Sekolah bahwa Dana Bos sudah ada kelonggaran pembayaran insentif gurunya,” jelas dia, sembari menambahkan, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu Keputusan Menteri PAN RB pada 2021 yang akan menuntaskan masalah honorer K2 dan non K2.

Senada dikatakan oleh Syahrial, selaku Ketua Aliansi Honorer Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Namun Syahrial menambahkan, bahwa dari kesimpulan rapat bersama DPRD Sumsel dan PGRI Sumsel dalam menyikapi persoalan tersebut, pihaknya berencara akan berangkat ke jakarta untuk menindaklanjuti soal penghapusan guru honorer dan K2 yang belum terangkat di Provinsi Sumatera Selatan.

“Hal tersebut menurut kami sangat positif apabila ditindaklanjuti oleh Anggota DPRD Sumsel terutama oleh Ketua DPRD Sumsel yang bersungguh sungguh untuk memperjuangkan nasib guru honorer di Provinsi Sumatera Selatan,” tandasnya.

Kembali dijelaskan Syahrial, bahwa AHN ini sendiri kini sudah terbentuk di 17 Kabupaten dan Kota di Sumsel dan terkoneksi dengan AHN Pusat serta PGRI.

“Kami sudah sepakat dengan PGRI Sumsel untuk berangkat ke Jakarta karena sebelumnya terlebih dahulu sudah melayangkan surat ke Menpan RB, BKN, dan mungkin juga akan ke DPD RI Perwakilan Provinsi Sumsel sambil menunggu arahan dari Pak Gubernur Sumsel.

Harapan kami dapat bertemu dengan Kawan kawan yang memperjuangkan nasib guru honorer,” tegas Syahrial.

“Adanya wacana penghapusan guru honorer ini jangan sampai terjadi apabila kita tidak menggunakan guru honorer bisa berakibat pada minimnya tenaga guru di Sumsel,” tandas politisi Partai Demokrat ini.

Laporan : Ndre

Editor    : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here