DPRD Provinsi Sumsel Bersama Gubernur Sumsel Sepakati Raperda APBD Perubahan Tahun 2022

0
203

PALEMBANG – Setelah melalui berbagai tahapan dan mekanisme yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumsel bersama Gubernur Sumsel akhirnya menyepakati terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2022, dalam Rapat Paripurna LV (55) di Gedung DPRD provinsi Sumsel, Kamis, 22 September 2022.

Persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bersama DPRD provinsi Sumsel dan Gubernur Sumsel tentang Persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2022.

Sebelum dilakukan penandatanganan keputusan bersama, Gubernur Sumsel bersama Pimpinan DPRD Sumsel dan anggota DPRD Sumsel mendengarkan penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian Banggar (Badan Anggaran) DPRD provinsi Sumsel terhadap Raperda Perubahan APBD provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan langsung oleh Pelapor Dr.Ir. Syamsul Bahri MM.

Dalam kesempatan tersebut, Syamsul Bahri mengungkapkan beberapa saran dan catatan yang diharapkan menjadi perhatian Pemprov Sumsel di antaranya adalah :

Pertama agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi Sumsel dapat betul-betul memperhatikan dalam hal pemutakhiran data kependudukan.

Mengingat kebutuhan data kependudukan yang up to date dan akurat untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

Dirinya berharap ke depan, jangan sampai masih ada masalah terkait data-data kependudukan yang ganda.

Kemudian terkait data penduduk yang sudah meninggal dirinya juga meminta kepada Disdukcapil agar tidak tercantum lagi dan seterusnya karena data kependudukan yang akurat dapat menentukan mutu produk demokrasi 2024 mendatang.

Dalam kesempatan itu, Syamsul juga mengatakan bahwa DPRD Sumsel melalui Banggar mengapresiasi Badan pengembangan SDM (BPSDM) atas target dan capaian BLUD yang sudah meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pendidikan dan latihan (diklat) yang dilaksanakan tidak hanya dari wilayah kab/kota di Sumsel saja.

“Untuk dana hibah, Politisi Nasdem ini meminta kepada partai politik, agar diharapkan melalui Badan Kesbangpol dapat proaktif dalam mensosialisasikan persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana hibah tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel H. Herman Deru dalam penyampaian pendapat akhirnya mengatakan akan segera melakukan evaluasi terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2022 sehingga pada waktunya dapat ditetapkan menjadi Perda.

“Terimakasih dan kami berikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD Sumsel, bersama anggota DPRD Sumsel yang tergabung dalam Banggar (Badan Anggaran) dan Komisi yang telah mengeluarkam tenaga, pikiran dan waktu guna membahas dan melakukan penelitian sehingga rancangan perubahan APBD dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan,” jelasnya.

Menurutnya berkat keyakinan dan tekad yang kuat, serta niat yang ikhlas dan tekad yang kuat diyakini program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, berdaya guna dan tepat guna.

Rapat Paripurna LV (55) dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel; Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Muchendi M, SE, dihadiri Gubernur Sumsel; Bapak H. Herman Deru, Sekda Provinsi Sumsel Ir. S.A. Supriono. Perwakilan OPD serta tamu undangan lain baik secara langsung maupun virtual.

Setelah melakukan Keputusan Bersama DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur Sumsel tentang Persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2022, Gubernur Sumsel H. Herman Deru kemudian lanjut menghadiri rapat paripurna LVI (56) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyampaian penjelasan Gubernur Sumsel terhadap Raperda APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2023. (ADV/Are)

Editor: Donni