DPRD Palembang Mulai Bahas 4 Raperda Tahun 2020

36
DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke I dengan agenda membahas tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palembang Tahun 2020, Selasa (14/01/2020).

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke I dengan agenda membahas tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palembang Tahun 2020, Selasa (14/01/2020). Rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Azhari Harris.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali kota Palembang, H Harnojoyo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Ratu Dewa M Si, Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin, Wakil Ketua DPRD Sri Wahyuni, Ali Syaban, dan Azhari Harris serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Palembang, Organisasi Perangkat Dinas (OPD), BUMN, BUMD dan tokoh masyarakat.

Terungkap dalam rapat tersebut ada empat Raperda yang disampaikan dan dibahas diantaranya, Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, ketiga Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan, Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan dan Raperda tentang penyertaan modal untuk PDAM Tirta Musi.

Harris mengatakan, rancangan peraturan daerah ini disampaikan dengan harapan para anggota dewan sependapat dan pada waktunya ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Palembang.

“Keempat Raperda yang disampaikan ini akan dibahas dan ditindaklanjuti menjadi Perda,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah, Drs Ratu Dewa mengungkapkan, keempat Raperda itu salah satunya terkait pajak restoran tentang penyesuaian tarif. “Sesuai keinginan wali kota jangan ada jundalisasi terhadap wajib pajak (WP). Karena akan ada klasifikasi seperti, pensiunan, pengusaha, pejabat. NJOP tidak harus dijundalizasi,” katanya.

Dia menuturkan, untuk penyertaan modal PDAM Tirta Musi, ada syarat dasar untuk dibuat Perda. Banyak hal optimalisasi pelayanan, tidak hanya pelayanan mencukupi kuantitas sambungan tetapi juga dari sisi kualitas air bersih yang bagus. Makanya diatur dalam regulasi tersebut.

“Sudah lama Perda penyertaan modal ini diusulkan tetapi karena ada regulasinya, makanya sedikit terhambat. Untuk itulah ada harus dibahas dulu dan masih banyak lagi Raperda yang diusulkan, tetapi bertahap,” pungkasnya.

Laporan : Are

Editor    : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here