DPRD Palembang Mulai Bahas 4 Raperda Tahun 2020

23
DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke I dengan agenda membahas tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palembang Tahun 2020, Selasa (14/01/2020).

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke I dengan agenda membahas tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palembang Tahun 2020, Selasa (14/01/2020). Rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Azhari Harris.

Turut hadir dalam
kegiatan tersebut Wali kota Palembang, H Harnojoyo yang diwakili oleh Sekretaris
Daerah (Sekda), Drs Ratu Dewa M Si, Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin,
Wakil Ketua DPRD Sri Wahyuni, Ali Syaban, dan Azhari Harris serta Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Palembang, Organisasi Perangkat Dinas (OPD),
BUMN, BUMD dan tokoh masyarakat.

Terungkap dalam
rapat tersebut ada empat Raperda yang disampaikan dan dibahas diantaranya,
Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kota Palembang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, ketiga Rancangan peraturan daerah
tentang penyelenggaraan kearsipan, Rancangan peraturan daerah tentang
penyelenggaraan perpustakaan dan Raperda tentang penyertaan modal untuk PDAM
Tirta Musi.

Harris mengatakan,
rancangan peraturan daerah ini disampaikan dengan harapan para anggota dewan
sependapat dan pada waktunya ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota
Palembang.

“Keempat
Raperda yang disampaikan ini akan dibahas dan ditindaklanjuti menjadi Perda,”
ujarnya.

Sementara
itu, Sekretaris Daerah, Drs Ratu Dewa mengungkapkan, keempat Raperda itu salah
satunya terkait pajak restoran tentang penyesuaian tarif. “Sesuai keinginan
wali kota jangan ada jundalisasi terhadap wajib pajak (WP). Karena akan ada
klasifikasi seperti, pensiunan, pengusaha, pejabat. NJOP tidak harus
dijundalizasi,” katanya.

Dia
menuturkan, untuk penyertaan modal PDAM Tirta Musi, ada syarat dasar untuk
dibuat Perda. Banyak hal optimalisasi pelayanan, tidak hanya pelayanan
mencukupi kuantitas sambungan tetapi juga dari sisi kualitas air bersih yang
bagus. Makanya diatur dalam regulasi tersebut.

“Sudah
lama Perda penyertaan modal ini diusulkan tetapi karena ada regulasinya,
makanya sedikit terhambat. Untuk itulah ada harus dibahas dulu dan masih banyak
lagi Raperda yang diusulkan, tetapi bertahap,” pungkasnya.

Laporan :
Are

Editor    : Donni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here