DPRD Palembang Fasilitasi Kasus Sengketa Lahan Pemilik Kavling – Citraland

621
Kasus sengketa lahan antara pemilik kavling Aswani dengan perusahaan developer Citranland sepertinya bakal terus meruncing. Hal itu setelah pertemuan rapat yang difasilitasi pihak Komisi III DPRD Kota Palembang, Senin siang (13/01/2020) tadi tidak dihadiri pihak Citraland.

// Kembali Mangkrak, DPRD Palembang Ancam Keluarkan Rekomendasi

Sumateranews.co.id,
PALEMBANG – Kasus sengketa lahan antara pemilik kavling Aswani dengan perusahaan
developer Citranland sepertinya bakal terus meruncing. Hal itu setelah pertemuan
rapat yang difasilitasi pihak Komisi III DPRD Kota Palembang, Senin siang (13/01/2020)
tadi tidak dihadiri pihak Citraland.

Padahal dalam
rapat yang dihadiri oleh beberapa pewakilan pemilik tanah kavlingan Aswani,
Komisi III DPRD Kota Palembang serta stakholder terkait dan kuasa hukum dari
pihak pemilik tanah kavlingan, akan diagendakan untuk membahas soal belum
digantinya tanah itu oleh pihak Citraland.

Ketua Kuasa
Hukum pemilik tanah, M Aminuddin SH CIL atau yang akrab disapa dengan Amin Tras
ini mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan dengan ketidakhadiran pihak
manajemen Citraland Developer dalam rapat tersebut.

“Ketidakhadiran
pihak manajemen Citraland Developer mengundang tanya jawab besar bagi kami,
dari pada itu kami selaku pihak kuasa hukum dari pihak masyarakat dalam waktu dekat
akan menduduki /menguasai fisik dalam bentuk 
mendirikan bangunan masing -masing pemilik kavlingan tanah Asmawi, jika
tidak ada itikat baik dari pihak managemen Citraland dalam menyelesaikan masalah
ini,” tegas Amin Tras dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi III
DPRD Palembang tersebut.

Sementara itu,
Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang yakni, H Firmansyah Hadi menyatakan
pihaknya kembali akan mengundang pihak Citranland Developer, pada 22 Januari
2020 mendatang.

“Apabila
pihak managemen Citraland Palembang masih tetap tidak hadir, maka kami akan memberikan
peringatan tegas berupa memberikan surat rekomendasi ke Wali Kota Palembang,” Ungkapnya.

H Firmansyah
juga menambahkan bahwa rekomendasi yang akan disampaikan kepada Wali Kota
Palembang berisi meminta penyetopan segala kegiatan dan aktivitas Citraland di
atas lahan yang menjadi objek sengketa.

“Karena
semua legalitas izin perumahan Citraland bermasalah,” tegasnya.

Diakhir acara,
para pihak pemilik tanah bersama kuasa hukumnya menyampaikan terima kasih
kepada Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang beserta seluruh anggota komisi III,
yang telah memfasilitasi dan bersikap tegas, serta tidak memihak dan objektif
dalam melihat permasalahan tersebut.

Laporan : Danu

Editor     : Donni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here