DPRD Palembang Fasilitasi Kasus Sengketa Lahan Pemilik Kavling – Citraland

741
Kasus sengketa lahan antara pemilik kavling Aswani dengan perusahaan developer Citranland sepertinya bakal terus meruncing. Hal itu setelah pertemuan rapat yang difasilitasi pihak Komisi III DPRD Kota Palembang, Senin siang (13/01/2020) tadi tidak dihadiri pihak Citraland.

// Kembali Mangkrak, DPRD Palembang Ancam Keluarkan Rekomendasi

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Kasus sengketa lahan antara pemilik kavling Aswani dengan perusahaan developer Citranland sepertinya bakal terus meruncing. Hal itu setelah pertemuan rapat yang difasilitasi pihak Komisi III DPRD Kota Palembang, Senin siang (13/01/2020) tadi tidak dihadiri pihak Citraland.

Padahal dalam rapat yang dihadiri oleh beberapa pewakilan pemilik tanah kavlingan Aswani, Komisi III DPRD Kota Palembang serta stakholder terkait dan kuasa hukum dari pihak pemilik tanah kavlingan, akan diagendakan untuk membahas soal belum digantinya tanah itu oleh pihak Citraland.

Ketua Kuasa Hukum pemilik tanah, M Aminuddin SH CIL atau yang akrab disapa dengan Amin Tras ini mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan dengan ketidakhadiran pihak manajemen Citraland Developer dalam rapat tersebut.

“Ketidakhadiran pihak manajemen Citraland Developer mengundang tanya jawab besar bagi kami, dari pada itu kami selaku pihak kuasa hukum dari pihak masyarakat dalam waktu dekat akan menduduki /menguasai fisik dalam bentuk  mendirikan bangunan masing -masing pemilik kavlingan tanah Asmawi, jika tidak ada itikat baik dari pihak managemen Citraland dalam menyelesaikan masalah ini,” tegas Amin Tras dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Palembang tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang yakni, H Firmansyah Hadi menyatakan pihaknya kembali akan mengundang pihak Citranland Developer, pada 22 Januari 2020 mendatang.

“Apabila pihak managemen Citraland Palembang masih tetap tidak hadir, maka kami akan memberikan peringatan tegas berupa memberikan surat rekomendasi ke Wali Kota Palembang,” Ungkapnya.

H Firmansyah juga menambahkan bahwa rekomendasi yang akan disampaikan kepada Wali Kota Palembang berisi meminta penyetopan segala kegiatan dan aktivitas Citraland di atas lahan yang menjadi objek sengketa.

“Karena semua legalitas izin perumahan Citraland bermasalah,” tegasnya.

Diakhir acara, para pihak pemilik tanah bersama kuasa hukumnya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang beserta seluruh anggota komisi III, yang telah memfasilitasi dan bersikap tegas, serta tidak memihak dan objektif dalam melihat permasalahan tersebut.

Laporan : Danu

Editor     : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here