DPRD OKI Dampingi Irsan Korban Penganiayaan Yang Mencari Keadilan

443

OKIBentuk kepedulian dan dukungan moril kepada Muhammad Irsan (korban penganiayaan) warga Desa Pangkalan Lampam Kecamatan Pangkalan Lampam Kab. OKI yang juga selaku Ketua BPD Pangkalan Lampam yang mencari keadilan terhadap tuntutan hukuman dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari OKI dan putusan hukuman oleh Pengadilan Negeri Kayuagung terhadap terdakwa  atas nama Khoirul Anwar  selaku Kepala Desa (Kades) yang dikenakan sanksi pidana pasal 351 ayat (1) KUHP yang dituntut hukuman 1 (satu) bulan 15 hari dan diputus hukumannya selama 1 bulan tersebut DPRD OKI telah menyiapkan tim pakar hukum untuk mendampingi korban guna mencari keadilan.

Ketua DPRD OKI Abdiyanto Fikri SH MH, didampingi Ketua Komisi II DPRD OKI H Marzuki saat diwawancarai wartawan sumateranews.co.id, usai berdialog dengan perwakilan masyarakat dan pihak korban di Kantor DPRD OKI  Rabu (21/10/2020) mengatakan, sebagai bentuk dukungan moril DPRD OKI kepada korban penganiayaan atas nama Muhammad Irsan ini, teman teman pakar yang basicnya. Dibagian hukum yang memang sekarang masih berstatus sebagai pengacara/advokat akan memberikan pendampingan pada saudara Irsan secara gratis untuk memperjuangkan ketidakadilan ini di lembaga-lembaga yang sudah tersedia tersebut.

“Pada intinya, untuk pendampingan ini memang kita dorong pihak korban memperjuangkan haknya dengan jalur yang sudah disiapkan. Karena ini berkaitan dengan hukum, baik untuk membuat laporan maupun semacamnya. Ini yang akan diberikan teman-teman di pakar untuk korban. Agar dalam  melakukan penyampaian keberatan tepat sasaran”, terang Abdiyanto Fikri.

“Ya, jika keberatannya dengan putusan jaksa, maka disampaikan dengan Komisi Kejaksaan ditembuskan kepada Jamwas dan sebagainya. Bila keberatan terhadap putusan pengadilan akan  disampaikan ke Komisi Yurisial (KY)”, ungkap Abdiyanto Fikri.

Lanjut dia, untuk hal laporan, laporannya harus memenuhi dasar-dasar hukum yang jelas. Nah yang ini yang harus perlu pendampingan dari orang yang mengerti  hukum dan ini sudah dijamin oleh teman-teman kelompok pakar di DPRD yang memang basicnya di bagian hukum dan masih berstatus advokat.

“Untuk itu kita berharap kiranya pihak korban dapat mengumpulkan dan memberikan data-data yang diperlukan guna disampaikan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), oleh karena itu sebagai wakil rakyat, kami akan membantu sesuai dengan kemampuan kami, kami akan mendorong dan memberikan semangat juga fasilitas yang tidak akan membebankan APBD”, sampainya.

Abdiyanto Fikri menuturkan, mengenai program “Jaksa Sahabat Desa” yang dianggap masyarakat, teman-teman kurang efektif dan program tersebut agar dihapus. Untuk itu  sebagai lembaga legislatif tetap menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun sebagai lembaga legislatif, tidak bisa intervensi terhadap program yang ada di lembaga yudikatif apalagi untuk eksekusi mencabut program Kejari OKI “Jaksa Sahabat Desa” karena DPRD merupakan jabatan politik, tentunya tidak bisa diputuskan oleh satu orang.

“Kami akan rapat, kalau memang memenuhi dan dianggap penting, kami akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menghapuskan program tersebut. Kami akan memgumpulkan referensi sebanyak-banyaknya alasan tidak efektifnya program tersebut, sehingga secara nalar maupun hukum dapat diterima”, sebutnya.

“Yang jelas kami tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat OKI sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang maupun peraturan lainnya serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku”, cetus Abdiyanto Fikri.

Laporan : Aliaman III Editor : Syarif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here