DPRD OI Bahas Pembatalan 15 Perda

0
185

Sumateranews.co.id, INDRALAYA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Ilir (OI) bersama Pemerintah Kabupaten OI menggelar rapat paripurna membahas pembatalan 15 Peraturan Daerah (Perda) yang telah mendapatkan evaluasi dari Gubernur Sumsel dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, Selasa (12/12) di Gedung DPRD OI.

Rapat paripurna tingkat kesatu dalam penyampaian nota pengantar oleh Badan pembentukan Perda DPRD OI dipimpin langsung oleh Ketua DPRD OI H Endang PU Ishak dan dihadiri Sekretaris Daerah OI H Herman SH MM, anggota dewan OI dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD OI Amir Hamzah SH membacakan nota pengantar pembatalan 15 perda OI menjelaskan bahwa sesuai Undang-undang No 23 tentang peraturan daerah disebutkan bentuk pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat.

“Gubernur diberikan wewenang evaluasi untuk mengesahkan dan membatalkan perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, apabila gubenur tidak membatalkan perda itu maka Pemerintah pusat melalui menteri terkait bisa membatalkannya. Sedangkan DPRD akan membahasnya untuk dicabut atau diubah sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ia menambahkan berikut ini pembatalan 15 Perda OI di antaranya, Perda Perubahan OI no 20 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, perda perizinan usaha minyak gas bumi, perda perizinan pengelolaan pertambangan galian C, perda pemungutan uang retribusi tahun 2005, perda perizinan trayek angkutan darat, perda retribusi izin mendirikan bangunan, perda izin gangguan, perda izin usaha peternakan, perda biaya perangko atas pembuatan kartu keluarga akta catatan sipil, perda perizinan dan pengawasan pengelolaan air permukaan dan bawah tanah, Perda no 5 tahun 2012 tentang usaha pertambangan mineral dan batu bara, dan perda perizinan retribusi serta perubahan pengelolaan sumber daya perikanan.

Sementara Ketua DPRD OI H Endang PU Ishak mengatakan bahwa rapat paripurna terkait pembahasan pembatalan 15 perda OI akan dijadwalkan selesai hingga tanggal 20 Desember mendatang.

“Karena itu diharapkan kerjasamanya dengan seluruh pihak terkait sehingga rapat paripurna ini akan berjalan sesuai rencana,” jelasnya.

Laporan             : H. Sanditya Lubis

Editor/Posting : Imam Ghazali