DPRD Muba Rekomendasikan Pencabutan SK Pengangkatan Perangkat Desa Berojaya Timur

517
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan melalui Komisi I melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Pemerintah Desa Berojaya Timur, unsur Kecamatan Tungkal Jaya juga Dinas PMD dan Bagian Hukum Pemkab Muba guna membahas permasalahan legalitas kedudukan jabatan Perangkat Desa Berojaya Timur, Kecamatan Tungkal Jaya, yang telah di non aktifkan dari jabatannya.

Sumateranews.co.id, MUBA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan melalui Komisi I melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Pemerintah Desa Berojaya Timur, unsur Kecamatan Tungkal Jaya juga Dinas PMD dan Bagian Hukum Pemkab Muba guna membahas permasalahan legalitas kedudukan jabatan Perangkat Desa Berojaya Timur, Kecamatan Tungkal Jaya, yang telah di non aktifkan dari jabatannya.

“Rapat ini bertujuan mencari solusi agar persoalan peralihan jabatan perangkat desa Berojaya Timur bisa diselesaikan sesuai dengan perundangan sehingga kedepannya tidak terjadi konflik di tengah masyarakat,” ujar Edi Heriyanto Ketua Komisi I DPRD Muba.

Dijelaskannya, pengangkatan Perangkat Desa memang merupakan wewenang dari Kepala Desa akan tetapi dalam proses pengangkatan setiap Kepala Desa wajib mematuhi mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sesuai yang diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2017.

Dalam permasalahan ini, ada beberapa Perangkat Desa yang diberhentikan dan Pengangkatan Perangkat Desa baru yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kab. Muba Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

“Dilihat dari fakta hukum, proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini jelas tidak sesuai prosedur. Untuk itu DPRD Muba akan menyampaikan rekomendasi ke Bupati melalui PMD segera melakukan pembatalan pengangkatan perangkat desa Berojaya Timur yang baru dan mengaktifkan kembali perangkat yang lama,” tegas Edi.

Agar kedepannya tidak terulang kembali, Komisi I memberikan saran kepada Dinas PMD perlu dilakukan pengawasan secara aktif oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Camat-camat se Kabupaten Muba khusus terkait pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa agar sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Menanggapi persoalan tersebut, Kadis PMD H Richard Cahyadi menyampaikan bahwa ada kekeliruan dalam permasalahan ini. Seharusnya Kepala Desa terlebih dahulu harus berkoordinasi dan konsultasi dalam pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Sementara diterangkan oleh Kepala Desa Berojaya Timur, Kecamatan Tungkal Jaya, bahwa Perangkat Desa yang diberhentikan karena dinilai tidak ada kedisiplinan dalam bekerja dan sering tidak hadir.

Laporan : Hasbullah Anwar III Editor : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here