DPRD Muba Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan PT MBI dengan Warga

37
Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD dengan Mitra Kerja tentang Penyelesaian Sengketa Lahan dengan PT.MBI dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi II DPRD dipimpin oleh Muhamad Yamin selaku Ketua Komisi II DPRD, Selasa pagi (2/06/2020) pukul 10.00 WIB.

Sumateranews.co.id, MUBA – Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD dengan Mitra Kerja tentang Penyelesaian Sengketa Lahan dengan PT.MBI dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi II DPRD dipimpin oleh Muhamad Yamin selaku Ketua Komisi II DPRD, Selasa pagi (2/06/2020) pukul 10.00 WIB.

Selain dihadiri Jonkenedi, selaku Wakil Ketua I DPRD, Anggota DPRD Dedi Zulkarnain SE, Nupri Saleh S.kom, Muhamad Isa, Nyadianto, Senen, Evra Hariadhy, SE, Martinus, acara rapat juga dihadiri para Kepala Dinas perkebunan, Direktur PT. Musi Banyuasin Indah, Sekretaris Camat Batang Hari Leko, Kades Bukit Selabu Kabupaten Muba beserta jajarannya.

Rapat membahas tentang penyelesaian sengketa lahan masyarakat Bukit Selabu a.n Azuan CS dengan PT MBI ini dilaksanakan agar permasalahannya tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dengan baik dan secara profesional.

Sesuai permasalahan yang diajukan masyarakat a.n Azuan CS yang memiliki dokumen hak milik tanah di Pir-transmigrasi, hingga sekarang sama sekali belum mendapatkan haknya dari PT MBI.

Dinas Perkebunan merekomendasikan perusahaan agar dapat memfasilitasi masyarakat agar mendapatkan haknya dan setidaknya mengikutsertakan di daftar reflanting, dengan catatan bahwa dokumen kepemilikan tanah dan kronologis lahan jelas sesuai fakta yang ada.

Selanjutnya, DPRD Muba meminta kepada pihak perusahaan PT MBI agar segera melaksanakan penyelesaian secara persuasif permasalahan sengketa lahan tersebut.

DPRD Muba juga merekomendasikan kepada Bupati Musi Banyuasin agar membentuk tim gabungan pencari fakta yang melibatkan seluruh perangkat daerah terkait, kepolisian dan kejaksaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan meminta kepada Badan Pertahanan Nasional untuk memberikan data izin lokasi dan izin Hak Guna Usaha (HGU) seluruh perusahaan perkebunan  di Musi Banyuasin.

“Apabila usaha-usaha penyelesaian tersebut, permasalahannya masih tidak dapat diselesaikan, akan dijadwalkan Rapat Dengar Pendapat kembali,” imbuh Muhamad Yamin.

Sementara itu, pihak perusahaan mengaku masih memerlukan data yang konkrit untuk dapat menindaklanjuti permasalahan lahan tersebut, seperti memberikan hak masyarakat a.n Azuan CS.

Laporan : Hasbullah Anwar III Editor : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here