DPRD Bersama Pemkab Muba Bahas Agenda Raperda

63

Sumateranews.co.id, SEKAYU- Guna mengoptimalkan peraturan daerah (Perda), pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muba hari ini, Senin (23/07/2018) menggelar sidang paripurna membahas agenda kerja terkait usulan maupun revisi Perda yang sudah ada.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Muba Abusari Burhan dan dihadiri Sekda Muba Drs H. Apriadi berserta Forum Komunikasi Pemerintahan Daerah (FKPD) membahas usulan hak inisiatif atau prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muba dan juga Raperda usulan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, pemerintah daerah Muba mengusulkan empat Raperda. Yakni, raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Muba Nomor 3 Tahun 2010 tentang pajak reklame, raperda pencabutan atas peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang pajak air tanah, raperda perubahan Nomor 5 Tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan, dan raperda perubahan Nomor 6 Tahun 2010 tentang pajak hotel.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Muba Abusari Burhan meminta kepada pemerintah daerah sebelum dilanjutkan pada pembahasan berikutnya supaya instansi terkait mempersiapkan semua pokok pembahasan revisi peraturan daerah untuk dibahas bersama.

Abusari Burhan mengharapkan pada pemerintah daerah melalui instansi terkait setelah raperda tersebut disepakati bersama agar menjalankan perda tersebut dengan baik dan benar-benar diterapkan agar dapat memberikan kontribusi pada APBD Kabupaten Muba. Karena bila tidak diterapkan, perda tersebut akan dinilai publik gagal apalagi dalam pembahasan reperda bukan sedikit uang yang dikucurkan.

Pembahasan ini ungkap Abusari, sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana dinyatakan bahwa salah satu asas pembentukan perundang-undangan yang baik adalah asas keterbukaan. Mulai dari perencanaan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Diharapkan pemerintah ke depannya dapat menegakkan perda supaya dapat memberikan kontribusi pada APBD Muba,” harap Abusari Burhan.

Menanggapi usulan DPRD Muba, Sekda Muba Drs H. Apriadi mewakili Bupati Muba menjelaskan, pemerintah bila raperda sudah disepakati bersama akan siap menjalankan dan menerapkannya di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam menjalankan amanat perda tersebut.

Laporan          : Hasbullah Anwar
Editor/Posting : Imam Ghazali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here