Disintegrasi Mengancam Keutuhan NKRI

89

Oleh: Nelly, M.Pd. Akademisi dan Pemerhati Kebijakan Publik

Miris! persoalan bangsa seakan tak ada habisnya. Masih dalam kondisi wabah covid-19, negeri masih berduka. Kini awal Desember disambut dengan  berita yang mengkagetkan publik. Tersiar dan viral retaknya persatuan dan keutuhan bangsa di depan mata.

Betapa tidak, para pemimpin kemerdekaan Papua Barat telah mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia pada Selasa, 1 Desember 2020. Kemerdekaan tersebut dideklarasikan oleh Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat (ULMWP) di tengah meningkatnya dugaan kekerasan yang terjadi di Papua Barat baru-baru ini dengan membentuk pemerintahan sementara yang baru.

Sejak Indonesia menguasai Papua pada tahun 1969, telah banyak terjadi ketegangan di antara penduduk asli, dengan konflik tingkat rendah dan gerakan kemerdekaan yang membara selama beberapa dekade. Disinyalir kurangnya perhatian pemerintah pusat menjadi salah satu pemicu rakyat Papua minta merdeka. Hingga sampailah klimaknya, kerusuhan berbulan-bulan dan kekerasan yang meningkat di Papua telah memperkuat tuntutan baru untuk kemerdekaan. Berbagai elemen mendorong ULMWP untuk mengumumkan pemerintahan sementara pada awal Desember.

Sungguh sangat disayangkan atas kejadian iniquities. Jika satu wilayah dari kesatuan republik ini harus lepas lagi. Tentu saja mencederai semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi jika lepasnya wilayah Papua ini disinyalir ada campur tangan Asing. Sebab sebagaimana diketahui di Papua memiliki limpahan SDA baik emas, batu bara, nikel dan lainnya. Tentu saja keberadaan SDA melimpah tersebut sangat diminati oleh Asing dan Aseng.

Artinya jika wilayah ini lepas dari NKRI maka akan memudahkan siapa saja dengan leluasa untuk mengeruk kekayaan alam di wilayah tersebut. Dari berbagai sumber berita kemerdekaan Papua ini ternyata didukung oleh hampir dari 70 negara. Artinya ini semakin menguatkan bahwa keinginan Papua lepas dari NKRI bukan semata maunya rakyat, namun ada pihak lain yang mendorong dengan berbagai kepentingan.

Oleh sebab itu, melihat kondisi ini sangat berharap pada pemerintah. Jika masih bisa diupayakan maka alangkah baiknya pemerintah segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan kasus ini. Jangan biarkan satu persatu wilayah NKRI lepas, harus mengadakan evaluasi kinerja.

Baik kebijakan ataupun pengurusan pada wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota negara. Agar semua daerah di tanah air terurusi dan terlindungi. Hendaknya kejadian ini menjadi tonggak perubahan kepemimpinan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seyogianya negara jangan hanya lebih berfokus pada masalah yang tidak ada urgensinya.

Namun berfokuslah pada masalah bangsa yang sebenarnya. Disintegrasi yang mengancam, korupsi, pandemi, utang luar negeri, resesi ekonomi, kesejahteraan rakyat dan masalah lainnya.

Semua menginginkan negara dan pemimpin yang memprioritaskan rakyatnya. Serta berharap kejadian pemisahan diri wilayah dari NKRI tak lagi terjadi. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang bersatu. Ambil alih pengelolaan SDA emas Papua untuk kesejahteraan rakyat Papua dan rakyat Indonesia pada umumnya. Maka di sinilah diperlukan kepemimpinan yang tegas dalam mengurus negara.

Mencotohlah bagaimana kepemimpinan Islam. Selama ratusan tahun menguasai dan menyatukan 2/3 belahan dunia. Menjadi rahmat bagi muslim maupun nonmuslim. Semua merasakan keadilan dan terurusi, padahal cakupannya luas dan permasalahannya juga banyak. Namun kepemimpinan Islam berhasil menjadi mercusuar dunia dan menjadi satu peradaban emas.

Sudah saatnya bangsa ini mencontoh kehebatan Islam dalam mengurus negara. Niscaya keberkahan dan persatuan akan didapatkan, tentunya dengan mencontoh sistem bernegara seperti baginda Rasulullah Saw.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here