Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi OKI Segera Panggil Pihak PT. SAG

0
260
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi OKI, Tohir Yanto S.Sos didampingi para stafnya saat dikonfirmasi wartawan (31/5/2018). (foto: ali)

Sumateranews.co.id, KAYUAGUNG-Menanggapi aksi demo masyarakat Kayuagung yang tergabung dalam Sarekat Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Selatan (SPM- Sumsel) pada Rabu (30/5/2018) yang menuntut agar pihak terkait yang menangani ketenagakerjaan agar mengusut tuntas masalah upah pekerja, BPJS  yang diberikan oleh pihak PT. SAG di stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE) Kayuagung, menurut SPM Sumsel, upah yang diberikan oleh pihak PT. SAG tersebut hanya Rp. 1 juta/bulan kepada pekerja, kalaupun lebih itu merupakan uang lembur.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja OKI, Tohir Yanto S.Sos saat dikonfirmasi Wartawan Sumateranews.co.id menegaskan bahwa  Laporan SPM Sumsel sudah diterima, pihak PT. SAG akan dipanggil. ‘’Hal ini juga segera kita laporkan dan kita koordinasikan kepada Dinas Dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi, kita juga akan bekerjasama dengan dinas terkait lainnya agar permasalahan ini segera direalisasikan,” terangnya.

“Sejak adanya perubahan Nomenklatur, kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi OKI kembali ke Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi,” tambahnya.

Lanjutnya, meski demikian kita tetap akan memperjuangkan tuntutan para tenaga kerja melalui SPM ini. Untuk itu kita akan mengoordinasikan laporan SPM Sumsel ini ke pihak provinsi, mengenai data maupun upah yang diberikan oleh pihak PT. SAG kepada para tenaga kerjanya kita belum tahu. “Sampai saat  ini kita belum menerima data tenaga kerja PT. SAG,  meski kewenangan tersebut merupakan kewenangan pihak provinsi, kita minta kepada pihak PT. SAG agar memberikan data berapa jumlah tenaga kerja yang ada serta berapa upah yang diberikan oleh pihak SPPBE PT. SAG kepada para pekerjanya. Apabila nantinya laporan SPM terbukti, masalah penindakan maupun pemberian sanksi itu kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, apalagi sekarang ini sudah ada UPTD Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang kepala UPTD nya yakni Barita,’’  tandasnya.

Laporan          : Aliaman

Editor/Posting : Imam Ghazali