Dilema Tenaga Medis di Desa Lawan Covid-19

158
Ketua PSNU Pagar Nusa Sumatera Selatan sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin yakni, Emi Sumirta, S.E., M.Si., saat menyalurkan bantuannya sebagai bentuk kepeduliannya terhadap tugas tenaga medis, pada Selasa (19/05/2020) kemarin.

Emi Sumirta, Anggota DPRD Banyuasin: Mulai Ancaman Ketakutan Terpapar Virus Corna Hingga Minimnya APD

Sumateranews.co.id, BANYUASIN – Menyikapi semakin banyaknya tenaga medis yang terpapar pandemi virus corona (covid 19) bahkan tidak sedikit pula yang gugur demi menjalankan tugas kemanusiaan. Hal ini mengundang banyak kalangan yang peduli akan keselamatan diri tenaga medis baik dari kalangan pengusaha, politikus, organisasi kemasyarakat bahkan kalangan masyarakat umum.

Keprihatian dan kepedulian juga dirasakan oleh Ketua PSNU Pagar Nusa Sumatera Selatan sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin yakni, Emi Sumirta, S.E., M.Si., dengan mengusung tema “Aku Bersama Kalian”. Bentuk kepeduliannya dibuktikan dengan memberikan bantuan berupa Alat Perlindung Diri (APD) Hazmat sebanyak 50 Pcs dan 500 masker untuk tenaga medis, pada Selasa (19/05/2020) kemarin.

Bantuan APD tersebut diserahkannya langsung kepada Puskesmas di wilayah perairan yang ada di Kabupaten Banyuasin, diantaranya Puskesmas Daya Utama Kecamatan Muara Padang, Puskesmas Margomulyo Kecamatan Muara Sugihan, dan Puskesmas Makarti Kecamatan Makarti Jaya.

Dengan mata berkaca-kaca dan wajah penuh dengan rasa bahagia Emi Sumirta mengungkapkan, tenaga medis adalah pahlawan, mereka berjuang dengan segala keterbatasan yang ada karena fasilitas APD hanya diberikan sebatas tingkat puskesmas semata, sedangkan Poskesdes yang merupakan garda terdepan bagi kesehatan masyarakat yang ada di pelosok desa terutama desa yang ada di kawasan Kabupaten Banyuasin.

Misalnya M. Nizar selaku kepala Puskesmas Daya Utama Kecamatan Muara Padang menerangkan, saat ini pihaknya mengalami kendala ketika akan merujuk pasien ke RS yang menggunakan JAMPERSAL. Terutama RS pelabuhan, pasien diminta hasil rapid tes covid 19 terlebih dahulu baik sakit ataupun mau melahirkan. Sedangkan di Puskesmas tidak ada Alat Rapid Tes. Dia berharap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Kesehatan untuk memberikan Alat Rapid Test Covid 19 di setiap puskesmas.

“Lengkapi para Bidan Desa dengan APD yang memadai sehingga mereka tidak ada ketakutan dan was-was dalam situasi saat ini ketika membantu warga yang membutuhkan pertolongan. Karena kita tidak pernah tahu siapa dan kapan mereka terpapar covid 19.” Ungkap M.Nizar pada media ini.

Emi Sumirta menambahkan bahwa dari pemantauan di lapangan terdapat ada beberapa kasus bidan yang menolak untuk memberikan layanan kesehatan pada warga dengan alasan tidak adanya APD.

“Bagaimana kami dak takut pak kami disuruh perang tapi dak dikasih senjata, kami juga punya keluarga kami juga manusia biasa,” ungkap salah satu tenaga medis yang bertugas di Puskesdes Kecamatan Makarti Jaya, yang namanya tidak mau disebutkan.

Keluh kesah seorang tenaga medis juga ditemukan di Puskesdes di Kecamatan Muara Padang, yang namanya minta tidak disebutkan. Dia katakan, di Puskesdes sering kali mereka dihadapkan dengan resiko dalam memberikan pelayanan medis kepada warga yang berkunjung meminta pertolongan pertama. Apalagi jarak tempuh ke Puskemas jauh hingga mencapai 20 KM dan ditempuh dengan kondisi infrastuktur jalan yang belum memadai belum lagi jika kejadiannya malam hari tidak mungkin warga harus ke Puskesmas tentunya sudah pasti ke Puskesdes.

“Kami ini Pak ibarat buah semala kama di tolong kami ada rasa khawatir akan terpapar corona, tidak ditolong sudah menjadi kewajiban dan sumpah jabatan kami.

Kami sering meminta bantuan APD namun tidak dikasih dengan alasan covid 19 penanganannya di Puskesmas bukan di Puskedes atau klinik desa lainnya, jika begini terus-terusan Pak bagaimana dengan pelindungan diri kami Pak. Kami juga punya keluarga dan kami juga hanyalah manusia biasa yang punya rasa khawatir akan terpapar virus ini. Sudah banyak Pak rekan kami yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Apakah kami juga harus seperti mereka?,” ratapnya menyampaikan keluhannya.

“Bapak selaku Wakil kami tolong Pak Bantu kami. Agar Sudi kiranya Pemda Banyuasin mau memfasilitasi kami selayaknya tim medis yang ada di Puskesmas, Rumah Sakit dengan memberikan APD dan masker,” harapnya.

Kondisi yang sama juga didapati di Puskesdes Kecamatan Muara Sugihan.

“Apakah kami ini dak dapat yo pak cak APD dan masker medis madai Pak kami pakai masker kain. Kami ini takut jugo Pak samo cak bidan-bidan di sini. Giliran Kami nak minta katonyo penanganan corona itu bukan di Puskesdes tapi di Puskesmas. Man Mak ini Pak kami khawatir nian Pak,” ucap petugas medis di Puskesdes ini.

Mendengarkan keluh kesah tenaga medis tersebut, Emi menyebutkan pernah mengusulkan secara langsung kepada Bupati Banyuasin dan direspon baik. Ia juga berharap Kepala Dinas Kesehatan Banyuasin segera mengeksekusinya karena itu sudah ditunggu oleh para medis yang bertugas di Poskesdes setiap Desa di Banyuasin.

“Dan juga menambahkan APD yang sudah ada di Puskesmas dan Rumah Sakit, mungkin dengan hitungan berdasarkan kasus dan lain-lainnya, karena tidak harus semuanya sama,” Ungkap Emi Sumirta Kepada media ini.

Emi Sumirta menambahkan, jangan sampai seorang Bupati terjebak dengan rumitnya aturan birokrasi dan administrasi di lapangan. Sedangkan diketahui semua Bupati merupakan ketua gugus tugas dalam penanganan covid 19 ini. Sudah seharusnya Bupati jangan ragu dan bimbang untuk membantu para medis jika memang anggaran kurang tambah lagi lakukan refocusing lanjutan. Karena APBD merupakan uang rakyat dan sudah seyogyanya kita kembalikan ke rakyat lagi.

“Mengingat situasi saat ini dirasa sudah tidak normal jangan terjebak dengan birokrasi dan tetek bengek yang akan menghambat kebijakan sehingga para tim medis terabaikan.

“Dan jangan sampai pula kepala dinas yang terkait berpikir kondisi ini normal dan mengedepankan birokrasi sehingga menghambat segala proses yang ada dan terjadi di lapangan, bila perlu kepala daerah dalam hal ini Bupati mengambil alih langsung karena setiap kepala daerah adalah ketua gugus tugas. Kita harus berpikir dan bergerak cepat jangan terjebak dengan urusan administrasi dan birokrasi karena Presiden telah memberikan peluang untuk itu termasuk tentang anggaran pencegahan dan penangulangan pandemi covid 19 ini.” Tegasnya.

“Disinilah ingin melihat political will seorang Kepala Daerah dengan kewenangan dikresi yang besar oleh Negara dalam menghadapi covid 19. Di dalam pemberitaan juga terdengar bahwasanya sejumlah tim medis di Kabupaten Ogan Ilir yang mengadakan mogok kerja dan mengadakan demontrasi terkait dengan permasalahan penanganan covid 19 ini. Apabila hal ini tidak mendapatkan perhatian khusus dan tidak adanya solusi yang tepat dilakukan oleh kepala daerah di Sumatera Selatan khususnya Gubernur Sumsel tidak menutup kemungkinan hal serupa juga terjadi di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan ini.” Tutupnya.

Laporan : Danu III Editor : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here