Dihina di Medsos, ini Penjelasan Akhmad Najib

0
240
Pjs Walikota Palembang Akhmad Najib, ketika memberikan kesaksian terhadap terdakwa Feri Kurniawan. Foto: SU

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Sidang kasus ujaran kebencian atas terdakwa Ir Feri Kurniawan, terus berlanjut di sidang Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Sumsel, Senin (14/7/18). Sidang kali ini dengan agenda pemeriksaan saksi Akhmad Najib Pjs Walikota Palembang. Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Zulkifli SH, saksi Akhmad Najib mengatakan, dirinya melaporkan terdakwa lantaran status di media sosial terdakwa. “Saya Merasa dihina atas statusnya terdakwa, baik secara pribadi maupun secara kedinasan karena saya juga petugas negara saat itu,” ungkapnya.
Akhmad Najib mengaku tak terima dengan status terdakwa yang menyimpangkan kalimat empat pilar, diplesetkan menjadi kata kotor atau tak pantas yang diartikan kelamin laki-laki dalam bahasa Palembang, Terlebih hal itu dimuat di Facebook dan dibaca orang banyak. “Terdakwa harusnya tak boleh bersikap demikian, perbuatan terdakwa itu melukai banyak orang, semoga ini jadi pelajaran untuk terdakwa dan masyarakat lainya untuk berhati-hati menggunakan medsos,” ucapnya.
Sebagaimana terungkap dalam dakwaan, terdakwa ujaran kebencian (Haspech) Fery Kurniawan (50) warga komplek Griya Hero, Kecamatan Alang-alang Lebar (AAL) Palembang, diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Palembang.Selasa (7/3) sekitar pukul 19.30 WIB silam.
Fery yang mengaku sebagai Pimpinan Redaksi Media Online ini diringkus Polisi tanpa perlawanan, usai dilaporkan oleh korban PJS Walikota Palembang Akhmad Najib atas statusnya di Media Sosial (Medsos) Facebook miliknya dengan akun Fery Kurniawan.
Atas perbuatannya itu Fery terancam hukuman pidana penjara 6 tahun lantaran melanggar undang undang ITE tentang ujaran kebencian, sedangkan barang bukti yang diamankan berupa 2 unit Hp dan 1 unit laptop.
Hingga akhirnya Feri di sidangkan dan didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anggara Suryanagara SH MH, dengan dakwaan berlapis melanggar dakwaan Pertama Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta melanggar Dakwaan Kedua pasal 207 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

 

Laporan : SU
Editor    : Syarif