Diduga Syarat Penyimpangan, Masyarakat Desak APH Usut Anggaran Penanganan Covid-19 di BPBD Mesuji

28
Foto ilustrasi.

Sumateranews.co.id, MESUJI, – Dugaan adanya penyimpangan pada pengganggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Mesuji, Lampung mulai diendus masyarakat dan sejumlah lembaga terkait lainnya.

Bahkan, warga mendesak agar aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Unit Tipikor Polres Mesuji untuk melakukan pengusutan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 tersebut.

“Memang kami dipahamkan, bahwa ada beberapa dugaan anggaran yang kami nilai agak janggal, yaitu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Mesuji,” ungkap Iwan Dahari, salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Mesuji, saat disambangi awak media di kediamannya, di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Mesuji, Minggu (9/8).

Lebih jauh, pria yang dikenal sering terlibat aktif di sejumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan ini mencontohkan salah satu item yang menjadi sorotan pihaknya yakni, penggunaan anggaran pada pengadaan masker.

“Kami mendapat info tentang pengadaan masker di BPBD itu senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maskernya mana..?? juga anggaran untuk sekretariat gugus tugas covid senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tiap bulannya, namun sekretariatnya terpantau selalu kosong hanya berisi meja satu dan sebuah banner,” tegasnya.

Atas berbagai dugaan tersebut, Iwan pun meminta kepada jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Mesuji dalam hal ini Unit Tindak Pidana Korupsi segera melakukan langkah langkah sesuai dengan kewenanganya.

“Kami berharap agar pihak Tipidkor Polres Mesuji segera memanggil kepala BPBD, untuk dilakukan penyelidikan maupun penyidikan terkait dua item atau bila perlu keseluruhan alokasi dana penanggulangan Covid Kabupaten Mesuji,” tandasnya.

Laporan : Aan S III Editor : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here