Diduga Minim Pengawasan, Warga Soroti Sejumlah Pekerjaan Proyek di Kota Prabumulih

0
212

PRABUMULIH – Beberapa pekerjaan pembangunan di wilayah kota Prabumulih, yang kembali dianggarkan Pemerintah kota Prabumulih pada APBD Tahun 2021 mulai disoroti warga dan sejumlah organisasi lainnya, salah satunya SMSI Kota Prabumulih.

“Sepele sebenarnya ini, namun karena banyaknya informasi masyarakat bahwa banyak proyek yang ada tidak memasang plang nama proyek, maka memang sangat disayangkan,” ungkap Ketua SMSI Kota Prabumulih, Donni, kepada awak media, Selasa (23/11/2021).

Dirinya pun menyampaikan, sebagai organisasi media online yang terus berkomitmen mendukung dan ikut mengawal kemajuan pembangunan pemerintahan sekarang melalui produk pemberitaan meminta dinas terkait untuk lebih memperhatikan dan mengawasi sejumlah pekerjaan proyek agar tidak asal jadi.

“Salah satunya pembangunan pekerjaan rehab Gerbang selamat datang di kota Prabumulih dekat Air Mancur, yang sampai saat ini masih tahap pengerjaan. Serta rehab trotoar atau median jalan yang terletak di jalan Sudirman agar benar-benar diawasi,” ucap dia

Sementara, sebelumnya salah satu warga yakni, Adi ketika dimintai tanggapannya terkait papan proyek mengatakan, Kontraktor yang tidak memasang papan nama proyek patut dicurigai, karena tidak mungkin kontraktor tersebut tidak mengetahui tentang aturan atau disengaja dibuat tidak tahu.

“Dengan adanya papan nama proyek, masyarakat dapat mengawasi secara langsung pengerjaan, regulasi itu mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek,” ujarnya, belum lama ini.

Senada juga disampaikan oleh Yanto. Menurut dia, mesti pemasangan papan nama proyek terbilang kecil tapi sangat penting, tidak hanya asal pasang begitu saja juga harus jelas dan detil.

“Seperti memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, volume pekerjaan, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek itu,” imbuhnya.

“Kita cukup heran jika pemasangan papan nama proyek masih diserampangkan begitu saja, apa ada unsur sengaja, rasanya hal mustahil mereka tidak baca aturan,” terangnya menambahkan.

Ia pun berharap, pihak terkait, termasuk lembaga legislatif dan aparat hukum untuk lebih tegas menindaklanjuti persoalan papan proyek tersebut.

“Jangan disepelekan dan dipandang sebelah mata saja.

Memang kecil tapi itu wajib dipasang di dalam aturannya sudah jelas. Kita beharap Esekutif, legeslatif dan aparat hukum terkait untuk tegas menindaklanjuti persoalan papan proyek ini. Selain melanggar aturan Perpres, Permen PU juga melanggar Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” pungkasnya. (Trs)

Editor : Donni