Diduga Dukung Calon Bupati Petahana, 11 Pejabat Muratara Diperiksa Bawaslu

252
Sebanyak 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Muratara dipanggil dan diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muratara.

Sumateranews.co.id, MURATARA – Sebanyak 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Muratara dipanggil dan diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muratara. Pemeriksaan ke 11 ASN ini diduga mendukung salah satu bakal calon Bupati Muratara petahana yakni H. Syarif Hidayat yang kembali mencalonkan diri menjadi Balon Bupati Periode 2020-2025.

Bahkan dari 11 ASN yang diperiksa Banwaslu, salah satunya diketahui merupakan Putra mahkota Muratara yakni Erwin Syarif (Kepala Bappeda), kemudian Makmun Habib Camat Karang Jaya, Hj. Gusti Rohmani (Kadis PMDP3A), Asnawi (Kasubbid Ekonomi Bappeda), Seprian Zulkabli (Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan), Sulpani Ahyadi (Kasubbid Penagihan dan keberta PBB BPHTB Bappeda).

Kemudian, Sukarmen (Kabid Perbendaharaan dan Verifikasi BPKAD), Amra Wijaya (Kabid Perimbangan, Pendapatan lainnnya Bappeda), Izhar (Kabid Anggaran BPKAD), Syarmidi (Kepala BPBD) dan Abdul Kadir (Camat Rawas Ulu).

Diperiksanya ke 11 ASN tersebut berdasarkan surat Banwaslu No 87/Bawaslu-Prov SS-07/TU-00.01/VII/2020. Atas laporan pada tanggal 02/Juli/2020 tentang adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN dengan barang bukti bentuk CD Rekaman dan Foto Screenshoot yang diduga membahas mendukung salah satu bakal calon Bupati Muratara tahun 2020.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Muratara Munawir membenarkan bahwa ada 11 ASN diperiksa dan dimintai klarifikasi terkait Netralitas ASN.

“Dugaan pelanggaran netralitas ASN ini sudah kami tindak lanjuti dengan melakukan Verifikasi terlebih dahulu. Kemudian dari hasil pemeriksaan akan dikirim ke KASN sesuai dengan prosedur yang ada, dalam memutuskan sanksi terhadap ASN,” ujarnya, Jum’at, (3/7/2020).

Dirinya juga berharap dukungan dari semua pihak. Salah satunya adalah dengan KASN, lembaga yang punya wewenang untuk menindaklanjuti Laporan atau temuan dari Banwaslu terkait dengan Netralitas ASN

“Pelanggaran Netralitas ASN akan menjadi konsentrasi pengawasan Banwaslu termasuk upaya pencegahannya dalam melaksanakan tahapan pilkada pada tahun 2020,” tegasnya.

Ditambahkannya, Banwaslu dan KASN telah menjalin kerjasama untuk memerketat pengawasan dan langkah antisipasi terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada tahun 2020. Adapun lingkup perjanjian kerja sama yang akan digunakan sebagai pedomasan pengawasan pertukaran informasi dan data, pencegahan, pengawasan, penindakan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi.

“Dengan demikian, KASN dan Banwaslu berharap pilkada tahun 2020 akan berlangsung netral, bebas intervensi politik, bebas konflik kepentingan, prefesional, adil dan tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” pungkasnya.

Laporan : San III Editor : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here