Di Parlemen se Asia Pasifik, Ketua DPR RI Puan Maharani Menekankan Pentingnya Reformasi Struktural Peran Perempuan

9
Ketua DPR RI Puan Maharani, sebelum menjadi pembicara di Pertemuan Tahunan Parlemen Asia Pasifik (APPF) di Canberra, Australia (13/1).

Sumateranews.co.id, AUSTRALIA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan perempuan masih menghadapi berbagai kendala dikehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.

”Kita masih
melihat adanya kesenjangan gender dalam hal pendapatan, keterampilan,
pekerjaan, dan akses. Oleh karena itulah, maka masih diperlukan berbagai upaya
edukasi, sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi dalam rangka memperkuat peran
perempuan,” ungkap Puan dalam pidatonya di depan peserta Pertemuan Tahunan
Parlemen Asia Pasifik (APPF) di Canberra, Australia (13/1).

Isu
kesetaraan gender menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tahunan ke 28
Parlemen Asia Pasifik (APPF) di Canberra, yang berlangsung dari tanggal 12 – 16
Januari 2020. Isu kesetaraan gender secara khusus dibahas melalui mekanisme
Women Parliamentarians Meeting yang merupakan inisiatif DPR RI dan secara resmi
diakui dalam Rules of Procedure APPF.

Puan yang
menjadi perempuan pertama ketua DPR RI berpidato dalam bahasa Inggris selama 6
menit. Selain delegasi-delegasi parlemen Asia Pasifik, Ketua DPR Australia Tony
Smith dan Senator Scott Ryan terlihat menyimak pidato ketua DPR RI Puan
Maharani.

Sebelum
menyampaikan pidatonya, Puan Maharani mengucapkan dukacita atas musibah kebakaran
yang menimpa Australia. “Saya percaya semua negara dan masyarakat di negara
Anggota APPF bersatu untuk mendukung rakyat Australia dalam menghadapi bencana
alam yang dahsyat ini.” Ucap Puan.

Dalam
pidatonya Puan Maharani menekankan perlunya reformasi struktural untuk
mempromosikan kesetaraan gender, karena banyak hambatan bagi partisipasi
perempuan dalam legislasi, peraturan maupun kebijakan. ”Oleh karena itu kita
perlu membongkar atau mengubah struktur kekuatan ekonomi, politik, dan sosial
yang menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka dan kualitas
hidup yang lebih tinggi.”

Menurut
Puan, untuk melakukan reformasi structural menuju kesetaraan gender maka
keterwakilan perempuan dalam badan legislatif menjadi sangat penting. “Bukan
hanya untuk mencapai keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan di
parlemen, namun juga untuk mendorong isu-isu penting yang relevan bagi kaum
perempuan, seperti pengentasan kemiskinan, kesenjangan pendidikan, kesehatan,
dan akses perekonomian. Karena itu, dibutuhkan langkah-langkah khusus untuk
memajukan akses perempuan ke politik.” Paparnya.

Indonesia di
Jalur yang Tepat

Puan
menyatakan Indonesia berada di jalur yang tepat dalam isu kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan. Di depan peserta sidang tahunan parlemen Asia Pasifik,
Puan menceritakan keterlibatan perempuan Indonesia di dunia politik melalui
produk legislasi di dalam UU Pemilu yang menentukan kuota wajib 30 persen perempuan
dalam daftar calon legislatif untuk setiap partai politik. “Saat ini jumlah
anggota parlemen perempuan Indonesia mencapai 118 anggota atau 21 persen.” Ungkapnya.

Di kancah
politik, Puan menegaskan Indonesia telah mencatatkan diri dalam sejarah,
sebagai negara yang telah mengakui kemampuan seorang perempuan untuk menjadi
presiden, ketika Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi
Presiden pada tahun 2001, sebagai Presiden perempuan pertama di Indonesia. ”Baru-baru
ini, saya sendiri juga telah dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
perempuan pertama di Republik Indonesia.” Sebut Puan.

Ketua DPR RI
Puan Maharani juga menunjukan sejumlah UU yang memberikan perhatian pada
perempuan: Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Partai Politik,
Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Migran. “UU itu merupakan regulasi yang menjamin peran perempuan untuk
berkiprah dalam politik, jabatan publik, serta Undang-Undang yang melindungi
perempuan.” Terang Puan.

Untuk
memberdayakan perempuan, Puan Maharani kembali membeberkan sejumlah kebijakan
pemerintah dengan dukungan DPR seperti pengalokasian  program dan kebijakan pengarusutamaan gender
di 18 Kementerian, yang dapat mengakomodir berbagai kegiatan perempuan di
berbagai sektor: pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, dan sektor-sektor
lainnya.

Perempuan
Maju, Negara Maju Ketua DPR Puan Maharani menegaskan inti dari pembangunan
kesetaraan dan keadilan gender bukanlah meneguhkan siapa yang mendominasi dan
di dominasi, melainkan menemukan koridor untuk saling berbagi secara adil dalam
segala aktivitas kehidupan tanpa membedakan pelakunya laki-laki maupun
perempuan.

Puan lalu
menyutir ungkapan kakeknya tentang peran perempuan dan laki-laki : “laki-laki
dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayapnya sama
kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya.
Jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu
sama sekali.” Ulasnya.

Menurut
Puan, semangat itu harus ditanamkan bersama dalam membangun dunia dimana
perempuan dan laki-laki dalam harkat, martabat, kemajuan, dan kesejahteraan
yang sama. “Negara tidak mungkin sejahtera dan maju jika para perempuannya
tertinggal.” Ucapnya lagi.

Di akhir
pidatonya, Puan mengajak semua anggota anggota parlemen APPF untuk bergabung
dalam semangat ‘Gotong Royong’, bekerja bersama untuk membangun dunia dimana
perempuan dan laki-laki dalam harkat, martabat, kemajuan, dan kesejahteraan
yang sama.

“Di
Indonesia, kami memiliki semangat nasional ‘Gotong Royong’. Semangat untuk
bekerja sama, berkolaborasi, bergerak bersama untuk mencapai tujuan bersama,” ucap
Puan menutup Pidatonya.

Ketua DPR RI
– Republik Indonesia

Puan
Maharani

Laporan : Agungeri

Editor     : Donni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here