Di Lahat Banyak Pengusaha Walet Tak Kantongi Izin

91

# Kadis PM dan PTSP Lahat: Action di Lapangan, Tunggu Perintah Bupati

Sumateranews.co.id, LAHAT – Keberadaan penakaran usaha burung walet yang tersebar dan marak di wilayah kabupaten Lahat mulai dipertanyakan warga. Pasalnya, dari ratusan jumlahnya diketahui ternyata hanya sekitar 25 – 30 pengusaha walet yang memiliki izin resmi, sisanya ilegal alias tak mengantongi izin.

“Benar, menurut data ada sekitar 25 sampai 30 pengusaha walet yang ada di Kabupaten Lahat, dinyatakan resmi alias mengantongi izin dari Pemkab Lahat,” ungkap Ketua Asosiasi Walet Kabupaten Lahat Syamsulrizal Nusir SE MSi, Minggu (20/10/2019).

Menurut Syamsulrizal, dari data dan dihitung secara transparan jumlah gedung penangkaran walet di dalam Kecamatan Kota Lahat bisa mencapai 60 hingga 70 gedung. Namun, masih ada puluhan gedung diketahui Ilegal.

“Seperti, gedung milik Toko Andi didepan Masjid Jami Pasar Lama Lahat, dari 2 gedung baru 1 yang kantongi izin. Lalu, milik Meky itu masih dalam pengurusan. Sedangkan, milik Kunghu ada 4 titik lokasi penangkaran, juga belum mengantongi izin resmi dari Pemkab Lahat,” katanya secara lantang.

Diakui Syamsulrizal, si pengusaha walet biasanya yang produktif dalam satu tahun bisa melakukan panen satu sampai dua kali panen. Untuk hasil dari walet ini, dijual dengan harga kisaran 2 juta per kilogram.

“Tidak bisa dipungkiri, bangunan penangkaran walet masih banyak sekali yang Ilegal. Sehingga, berlindung dibalik Asosiasi,” tuturnya.

Dijelaskan dia, usaha penakaran walet kini sangat menjanjikan, dan dihargai cukup tinggi. Tak hanya dapat dikonsumsi serta dijadikan minuman berenergi.Tapi, sekarang sudah dijadikan alat alat kecantikan (kosmetik).

“Intinya, si pengusaha walet yang harus dan wajib mereka pegang pertama Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Penangkaran Walet. Nah, untuk masalah Pajak secara produktif terus dibayar. Si pengusaha walet baru bayar pajak setelah dapat hasil dari walet tersebut,” tambahnya.

Untuk diketahui, kata Syamsulrizal, dalam satu tahun si pengusaha walet membayar pajak sebanyak dua kali. Pengusaha walet setiap panen membayar pajak sebesar Rp.2,5 juta per orang. Kalau dikali dua artinya si pengusaha harus membayar pajak Rp 5 juta dalam satu tahunnya. Dan, dibayarkan kedinas Badan Keuangan Daerah (BKD).

“Artinya, si pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi ada kisaran 25 – 30 orang pengusaha walet. Mereka membayar pajak per orang 2,5 juta setiap panen. Sedangkan, panen dari walet ini dalam 1 tahun dua kali. Sehingga, satu orang pengusaha walet membayar pajak sebesar Rp.5 juta per tahun, dan dibayarkan ke BKD Kabupaten Lahat,” ucap Syamsukrizal dengan berapi api.

Terpisah, Kadis Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lahat, Herry Alkafi AP MM ketika diwawancarai membenarkan bahwa pengusaha penangkaran walet yang ada di Kabupaten Lahat masih banyak belum mengantongi izin resmi dari Pemkab Lahat.

“Terdata dari tim dinas PM dan PTSP yang langsung terjun kelapangan mencatat ada puluhan sampai ratusan penangkaran walet belum mendapat izin resmi dari Pemkab Lahat,” urainya, dibincangi wartawan keluar dari ruang Sekda Lahat usai menerima aksi demo dari GNPK-RI.

Dari data hasil laporan timnya, sambung Herry, sudah disampaikan kepada Bupati Lahat. Kedepan pihaknya masih menunggu keputusan serta petunjuk dari Bupati. Dia, akui dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar pertemuan terhadap dinas terkait, juga Asosiasi walet Lahat.

“Action dilapangan pasti akan kita lakukan. Kita tinggal menunggu petunjuk saja. Namun, sebelumnya, kami akan melakukan pertemu terhadap sejumlah dinas terkait yang membidangi soal walet. Karena, hasil walet ini, sangat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lahat,” pungkas Herry.

Laporan : Idham/Novita

Editor.   : Donni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here