Dari 408 Rumah Tak Layak Huni, 300 Selesai Diperbaiki

0
140

Sumateranews.co.id, LUBUKLINGGAU-
Dari 408 rumah tidak layak huni di Linggau, 300 di antaranya sudah dilakukan perbaikan. Sisanya harus selesai pada Desember 2017 ini.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Masyarakat Emra Endi Kusuma mengatakan, dari 408 rumah tidak layak huni sampai dengan saat ini sudah dikerjakan sebanyak 300 rumah. ‘’Dan pada akhir bulan Desember 2017, 408 rumah tidak layak huni tersebut sudah harus selesai dikerjakan semua,’’ ujarnya, Jumat (17/11).

Untuk upah pengerjaan rumah tak layak huni menjadi layak huni tidak ada. ‘’Jadi sifatnya bergotong-royong warga sekitar,’’ tegasnya.

Untuk besar jumlah bantuan setiap rumah sebesar Rp 15 juta persatu unit rumah, bantuan tersebut berupa bahan material, bukan uang cash.
“Jadi, mekanismenya itu, mereka membentuk kelompok ada ketua dan sekretaris. Sesudah dibuat kelompok mereka didampingi tim fasilitator dan tim teknis dari kotaku mencari toko yang terdekat sesuai dengan pertimbangan harga pasar. Dan tim teknis dan fasilitaror kotaku akan membuat RAB apa saja yang harus dikerjakan. Setelah RAB sudah selesai diserahkan ke toko dan diketahui oleh tuan rumah, kemudian toko langsung drop apa yang dibutuhkan,” tegas Emra.

Setelah progres sudah mencapai 50% toko tersebut mengajukan permintaan pembayaran kepada Dinas Perkim. Tim teknis dari Perkim turun untuk melihat kondisi pekerjaan rumah tersebut sudah dikerjakan mencapai 50% tersebut.

“Untuk sistem pembayarannya, penerima manfaat tersebut membuka rekening. Setelah ada progres maka akan dilakukan over boking dari rekening penerima ke rekening toko. Jika sudah mencapai 50% akan dibayar sebesar 7.500.000. Kalau sudah selesai 100 % akan dibayar full Rp 15.000.000,” tandas Emra.

Untuk itu, penerima rumah tidak layak huni tersebut yang memenuhi kreteria. Antara lain dinding rumah terbuat dari bambu, atap rumahnnya bocor, dan tak memiliki WC.

“Untuk mendapatkan rumah tidak layak huni tersebut diusulkan oleh, masyarakat, lurah, perorangan dan RT dengan syarat rumah tersebut harus milik yang bersangkutan (milik sendiri red). Yang penting ada surat keterangan menunjukkan bahwa rumah tersebut miliknya dan tidak boleh menumpang,” pungkas Emra.

Bantuan rumah tidak layak huni tersebut dari Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di Alokasi ke Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau sebesar Rp 6.120.000.000.

Laporan           : Donna Apriliansyah

Editor/Posting  : Imam Ghazali

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article