Dalam 2 Tahun, Angka Pengangguran di Prabumulih Naik dari Peringkat 12 ke 2 Tertinggi di Sumsel

0
615

Sumateranews.co.id, PRABUMULIH – Angka pengangguran di kota Prabumulih selama 2 tahun belakangan ini mengalami kenaikan, yang sebelumnya berada di peringkat ke 12 kini naik menjadi peringkat ke 2 tertinggi di Sumatera Selatan (Sumsel). Berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel tahun 2017, tingkat pengangguran di kota nanas sebutan lain Kota Prabumulih ini naik menjadi nomor dua di bawah kota Palembang yang memiliki angka tingkat pengangguran tertinggi dari 17 Kabupaten/kota yang ada di Sumsel.

“Kalau dari data BPS 2015 yang kami miliki, angka pengangguran tidak sebesar itu. Dari data itu, Prabumulih berada di peringkat 4 dari belakang. Artinya hanya ada tiga daerah yang jumlah tingkat penganggurannya lebih rendah dari Prabumulih,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota Prabumulih, H Zulkifli AB SE MM, saat ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Namun demikian, menurut Zulkifli, salah satu penyebab meningkatnya angka pengangguran di Prabumulih dalam kurun waktu dua tahun tersebut, adalah banyaknya perusahaan dibidang perminyakan yang gulung tikar, sehingga banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Pihaknya juga, diakui Zulkifli sudah berusaha mengatasi jumlah pengangguran sejak 2015 sampai 2017, yakni dengan cara memberikan bimbingan usaha kepada para pengangguran, dan memberikan peralatan untuk usaha.

“Ada yang kami latih selama beberapa bulan, dan ada juga yang kami berikan bimbingan usaha. Dalam kurun waktu itu, sudah ada sekitar 800 orang yang kami berikan bimbingan usaha,” ujarnya.

Namun program itu, sambung Zulkifli, masih belum menjadi solusi. “Kendala utama adalah keterbatasan dana dari pemerintah pusat maupun daerah. Karena masalah pengangguran ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga masyarakat diharapkan bisa mengatasi itu,” lanjutnya.

Selain itu, sulitnya memonitoring keberadaan para peserta pelatihan setelah selesai mengikuti program pelatihan menjadi kendala lain pihaknya mengetahui apakah sudah bekerja atau belum.

“Namun, terkadang mereka saat sudah mendapat ilmunya, susah melapor ke Disnaker. Padahal bagi kami itu penting untuk mengetahui perkembangan mereka yang sudah dilatih,” jelasnya.

Tak cukup disitu, kurangnya informasi dan laporan pihak penyedia kerja terkait penyerapan tenaker terkadang juga menjadi masalah pihaknya dalam melakukan pendataan.

“Jadi penyedia kerja ini sebagian tidak kooperatif dengan kami. Padahal kami sudah mengupayakan baik itu surat edaran dari Wali Kota,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota (Wako), Richard Chahyadi AP MSi diketahui sudah beberapa kali menyinggung persoalan pengangguran, di dalam beberapa giat acara yang dihadirinya.

Menurutnya, hal tersebut tidak wajar terjadi, mengingat Prabumulih termasuk kota yang terbilang kaya di Sumsel. Untuk itu, dirinya beranggapan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih adalah harus segera mendata ulang kembali masyarakat sesuai tingkatan pendidikan, guna dilakukan pembinaan dan pelatihan sesuai dengan pendidikan masyarakat tersebut.

“Dengan langkah tersebut, masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, bisa disalurkan sesuai dengan keahlian mereka yang dididik saat pelatihan,” ujarnya.

Dan menurutnya lagi, pemkot harus berinovasi dengan mendatangkan pihak insvestor atau perusahaan agar mau berinvestasi dan mendirikan perusahaannya di Prabumulih.

“Investasi yang dimaksud itu contohnya pabrik karet dan pabrik tapioka. Dengan begitu, keberadaan investor bisa membantu meningkatkan kesejahteraan para petani karet,” usulnya seraya menambahkan bagi masyarakat yang memiliki lahan tidur juga digalakkan untuk menanam ubi kayu sebagai bahan baku, sehingga menambah pendapatan mereka.

Tak hanya itu, Richard juga menekankan bagi pekerja di perusahaan yang masuk ke Prabumulih, diutamakan masyarakat Prabumulih sesuai tingkat pendidikan dan yang dibutuhkan.

“Agar investor tertarik dan percaya untuk berinvestasi, pemkot harus mempermudah proses izin dengan menghilangkan pungutan. Dan yang terpenting, harus ada pengawasan langsung dari atasan (Wako),” tegasnya.

Laporan : Taufik Hidayat

Editor     : Donny

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article