Corona Kian Melanda, Seruan Damai Untuk Apa?

37
Nelly, M.Pd Pegiat Opini Medsos, Pengamat Kebijakan Publik.

Oleh: Nelly, M.Pd

Pegiat Opini Medsos, Pengamat Kebijakan Publik

Sumateranews.co.id, – Polemik terus terjadi mewarnai berbagai kebijakan petinggi negeri dalam mengatasi wabah corona. Kembali kepala negara mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan di tengah situasi penanganan penyebaran virus corona (COVID-19) yang belum lama ini baru genap dua bulan di Indonesia. Melalui akun resmi media sosialnya, beliau meminta agar masyarakat untuk bisa berdamai dengan covid-19 hingga vaksin virus tersebut ditemukan. (CNNIndonesia)

Pernyataan tersebut pun lantas menjadi sorotan di media sosial, lantaran hal itu bertentangan dengan apa yang disampaikannya dalam pertemuan virtual KTT G20 pada Maret lalu. Pada waktu itu presiden secara terbuka mendorong agar pemimpin negara-negara dalam G20 menguatkan kerja sama dalam melawan COVID-19, terutama aktif dalam memimpin upaya penemuan anti virus dan juga obat COVID-19. Dalam pertemuan tersebut juga Jokowi menggunakan bahasa, ‘peperangan’ melawan COVID-19.

Menyikapi dua diksi kontradiktif tersebut antara beramai dan perang terhadap virus corona, pengamat komunikasi politik, Kunto Adi Wibowo, menilai pesan teranyar dari Jokowi itu adalah ‘Ya sudahlah pemerintah sudah berusaha kini saatnya berdamai, fokus ke ekonomi’.  Kunto melihat pemerintahan Jokowi memang kerap memilih diksi dan permainan kata yang cenderung membingungkan masyarakat.

Selanjutnya, diksi itu kemudian disiratkan dalam kebijakan pemerintahan yang terkesan tak seirama. Baik antar menteri, bahkan sampai ke kepala daerah dalam membuat kebijakan, apalagi sering terjadi gonta – ganti kebijakan. Polemik ini bukannya menyelesaikan wabah, justru semakin membuat berlarutnya pandemi.

Hal senada juga disampaikan oleh Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang Bekasi yang mengaku khawatir dengan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat untuk hidup berdamai dengan corona. “Kami was-was terhadap pernyataan tersebut, takutnya diartikan ya sudah kita terima saja,” ucap Ketua ARSSI cabang kota Bekasi, Dokter Eko S. Nugroho kepada wartawan. (KedaiPena.com)

Kekhawatiran yang dirasakan rakyat dengan apa yang dilontarkan oleh seorang kepala negara tersebut cukup beralasan. Adanya diksi yang membingungkan dan menegaskan inkonsistensi kebijakan dari petinggi negeri ini. Jika diksi berdamai ini kemudian dipahami masyarkat dengan suatu kebolehan untuk beraktivitas di luar rumah, dimana virus saat ini masih mewabah.

Apalagi ini sudah mendekati mudik lebaran, kebijakan PSBB juga sudah longgar, masyarakat boleh mudik, justru akan menambah jumlah korban corona. Seruan agar ‘hidup damai’ dengan corona sebelum ditemukan vaksin menegaskan lepas tangan pemerintah untuk penanganan wabah. Tenaga medis dibiarkan maju ke medan perang dan rakyat dilepaskan ke rimba belantara tanpa perlindungan.

Andai saja pemerintah serius dalam menyelesaikan masalah covid-19 ini, dampaknya tidak akan sebesar ini. Pasalnya, dari awal mula virus ini ditetapkan sebagai wabah internasional. Indonesia masih saja menyangkal bahwa virus ini tak akan masuk ke Indonesia.

Diksi damai pun menyakiti para tentara garda terdepan, yaitu nakes (tenaga kesehatan) negeri ini. Pasalnya, ketika diberlakukan PSBB saja, masih banyak rakyat yang melanggar. Walau pelanggarannya bukan hanya karena kelalaian individu saja, juga karena kebijakan pemerintah yang serba nanggung.

Isolasi mandiri tidak disertai dengan kebijakan yang memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya, hasilnya pasar tradisional tetap padat penjual dan pembeli. Bantuan sosial lebih tercium aroma pencitraannya daripada tulus ikhlas membantu rakyat yang sedang kelaparan.

Kebijakan mengaktifkan kembali moda transportasi umum agar ekonomi tetap berjalan, lebih dipilih dari pada kebijakan lockdown yang dipakai oleh banyak negara untuk menyelesaikan permasalahan corona.

Seperti inilah tabiat kepemimpinan dalam sistem kapitalis sekuler, setiap kebijakan yang diterapkan selalu menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Alih-alih mampu menyelesaikan masalah, justru berbagai kebijakan malah menciptakan masalah baru. Diksi yang membingungkan lahir dari kegagapan penguasa dalam menangani pandemi.

Lebih dari itu, pernyataan yang tidak jelas ini dibarengi dengan kebijakan dan implementasinya yang tak memihak pada keselamatan rakyat. Sehingga pernyataan perang ataupun damai, sama-sama tak berefek pada terselesaikannya permasalahan.

Dalam sistem kapitalis hanya akan melahirkan para pemimpin yang tidak memiliki kesiapan menghadapi pandemi. Ketidaksiapan lahir dari buruknya tata kelola pemerintahan saat ini akibat penerapan sistem kapitalis sekuler. Sistem ini menyebabkan buruknya tata kelola pemerintahan, hingga rezim yang memimpin tidak memiliki kafabilitas dan tak mengerti caranya mengurus negara dan rakyat. Alhasil, tetap mempertahankan sistem rusak ini jelas hanya akan menambah kehancuran negeri tercinta ini.

Maka untuk mengakhiri pandemi dan menciptakan tatakelola negeri yang mensejahterakan serta memberikan kebaikan untuk seluruh rakyatnya adalah hanya dengan sistem yang benar. Sistem aturan negara yang berasal dari Allah SWT, sang pencipta dan pernah terbukti selama 14 abad lamanya pernah memimpin dunia. Rasulullah dan para khalifah setelah beliau pernah mencontohkan sistem terbaik itu, yaitu sistem Islam.

Sejarah keemasan Islam terpampang nyata bagaimana para pemimpin Islam begitu bertanggungjawab dalam mengurus negara dan umat. Sebut saja kisah sangat mahsyur  kesuksesan Khalifah Umar saat menghadapi wabah. Sejarah telah menorehkan tinta emas pada seluruh kebijakan Umar bin Khaththab, termasuk kebijakannya menangani krisis hingga tuntas. Berbeda jauh dengan pemimpin hari ini, sehingga tidak bisa dibandingkan antara kepemimpinan kapitalis dan kepemimpinan Islam.

Bagi seluruh kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabatnya adalah sebaik-baik manusia yang harus dijadikan teladan dalam hidup mereka. Termasuk bagaimana pengurusan Khalifah Umar saat menghadapi wabah.

Dikisahkan dalam buku “The Great of Two Umars” bagaimana cara Khalifah Umar mengatasi masalah wabah tersebut.

Pertama, Khalifah Umar memberikan teladan atas dirinya sendiri. Beliau dan keluarganya hidup dengan kesederhanaan, beliau memakan apa yang rakyatnya makan agar kesusahan yang dialami rakyatnya bisa dirasakan juga olehnya. Perbuatan Khalifah Umar pun diteladani oleh pejabat di bawahnya.

Kedua, Khalifah Umar langsung membuat posko-posko bantuan yang dimobilisasi oleh negara. Kebijakan antar departemen tidak tumpang tindih, keseluruhannya mengacu pada kebijakan Khalifah. Khalifah mendorong para pejabat di bawahnya untuk berlomba-lomba memberikan bantuan pada rakyat, walhasil para pejabat yang memiliki kelebihan harta tak segan-segan mendonasikan hartanya untuk mengisi posko-posko.

Ketiga, Khalifah Umar senantiasa terus mendekatkan diri pada Allah Swt. lalu memimpin umat untuk terus berdoa. “Ya Allah Swt. jangan kau binasakan kami dan lenyapkan wabah ini”. Lalu Umar pun memimpin tobat akbar, karena bisa jadi musibah ini disebabkan kemaksiatan masyarakatnya.

Keempat, kepada rakyatnya yang datang, khalifah memberikan bantuan. Bagi yang tidak datang Khalifah Umar akan mengantarnya ke rumah. Itu artinya pendataannya sungguh akurat, siapa-siapa saja yang membutuhkan pertolongan telah tercatat rapi. Berbeda dengan kesemrawutan data penerima bansos di negeri ini, mengumbar janji namun nihil dalam realisasi.

Kelima, Khalifah Umar meminta bantuan kepada daerah-daerah yang memiliki logistik lebih, untuk memberikan bantuannya pada daerah yang terkena wabah. Sehingga krisis pangan saat ini yang sebenarnya lebih disebabkan karena buruknya distribusi negara, tidak dialami saat kepemimpinan Khalifah Umar.

Keenam, Khalifah Umar menghentikan hukuman pada pencuri yang mencuri karena kelaparan. Bukannya membebaskan napi kriminal dan koruptor yang jelas-jelas harus diberikan sanksi.

Ketujuh, khalifah Umar menunda pemungutan zakat, karena bagaimana pun saat terjadinya wabah banyak umatnya yang terkena dampak. Bukan sebaliknya, negeri ini malah mempercepat pemungutan pajak, menaikkan iuran BPJS untuk mengatasi krisis.

Demikianlah salah satu contoh dari kebijakan para pemimpin Islam dalam mengatasi wabah. Dalam hal ini telah dicontohkan Khalifah Umar yang mampu menyelesaikan permasalahan wabah dengan efektif dan tuntas. Kesuksesan Khalifah Umar bukan semata karena pribadinya yang agung, namun juga dibarengi dengan sistem yang berfokus pada kemaslahatan umat, yaitu sistem pemerintahan Islam khilafah.

Sangat terlihat jelas perbedaan sistem kapitalis dan sistem Islam dalam menyelesaikan masalah, termasuk menangani wabah pandemi. Sistem kapitalis sekuler telah gagal memberikan solusi. Hanya sistem Islam yang terbaik dan terbukti mampu menyelesaikan semua permasalahan hidup, mengelola negara dengan amanah.

Sudah saatnya sistem Islam diadopsi dan diterapkan, untuk kehidupan yang lebih baik dan berkah. Kesejahteraan dan keadilan akan dirasakan baik muslim maupun non muslim, dan tentunya mampu memberi solusi untuk berakhirnya wabah pandemi.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here