Cegah Kriminalisasi Konten di Online dan Penyiaran, Dewan Pers Usulkan Undang-Undang Konvergensi Media

60
Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh

Sumateranews.co.id, JAKARTA – Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh menyatakan inisiatifnya mengusulkan undang-undang tentang konvergensi media. Inisiatif tersebut dia ungkapkan menanggapi pernyataan Ketua Ombudsman Jawa Pos Rohman Budijanto, saat dirinya berkunjung ke kantor redaksi Jawa Pos, Jumat (7/6/2019) lalu.

Menurut Nuh, dirinya memahami masih banyak penggunaan konten berita di online dan di penyiaran sering dikriminalisasikan, sehingga perlu diusulkan sebagai langkah taktis. Untuk itu, pihaknya akan mencari kesepahaman dengan Polri.

“Saya akan minta tolong jangan mengedepankan aspek legal karena ini wilayah grey (abu-abu, Red). Insya Allah (Dewan Pers dan Polri, Red) sama mengertinya. Sebab, kami saling membutuhkan,” ucap mantan Mendiknas dan mantan Menkominfo ini.

Lebih lanjut Nuh berpesan kepada insan pers agar kukuh menjalankan fungsi pers, yakni mengedukasi, memberdayakan, dan mencerahkan masyarakat.

“Semua pelaku industri pers harus mampu mewujudkan fungsi yang diamanatkan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas pria yang menamatkan pendidikan magister dan S-3 di Prancis ini.

Kesadaran terhadap fungsi itu, menurut Nuh, sangat penting, terutama terkait dinamika politik saat ini. Menurut guru besar (profesor) bidang ilmu digital control system tersebut, fenomena saat ini menjadi membingungkan karena seringnya sinyal bercampur dengan noice (kegaduhan). Akibatnya, publik menjadi bingung.

“Di ilmu teknik, cara mengatasinya gampang. Ya harus dibikin filter yang kuat. Media yang harus mengemban tugas itu,” tutur mantan Rektor ITS yang kini diamanahkan mengetuai Dewan Pers periode 2019-2022.

Lebih jauh Nuh mengungkapkan, saat ini industri pers sudah berkembang luar biasa seiring dengan perkembangan di masyarakat.

“Adanya syarat media harus memiliki tempat usaha, organisasi, dan legalitas itu di era revolusi industri 3.0. Saat ini, di era (revolusi industri, Red) 4.0 dan akan memasuki 5.0, nilai yang diutamakan justru creativity, bahkan imajinasi,” jelasnya.

Untuk itu, sambung Nuh, dirinya berharap Dewan Pers bisa merangkul semua media yang ada di masyarakat.

“Jangan sampai ada media yang merasa jadi anak haram. Semua harus kita rangkul, dan jika sudah ada di dalam “rumah besar” itu, nanti baru diminta mematuhi aturan yang disepakati bersama,” tegas Nuh, yang juga menjabat Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini.

Sebelumnya, dalam kesempatan kunjungan ketua Dewan Pers itu, Ketua Ombudsman Jawa Pos Rohman Budijanto menyatakan, bahwa media yang berkonvergensi seharusnya masih di bawah yurisdiksi Dewan Pers.

“Ini penting sekali agar media yang bermedia dengan serius tidak putus asa. Karena penggunaan kontennya di online dan di penyiaran sering dikriminalkan,” tukasnya.

Laporan : Red/Dos

Editor     : Donni

Sumber  : JawaPos.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here