BUPATI OKUS TEGASKAN BAHWA PEJABAT ITU ABDI MASYARAKAT

Sumateranews.co.id, OKU SELATAN-Pemangku kebijakan atau pejabat yang dikenal birokrasi yang menjadi mesin kehidupan pemerintah adalah sebagai abdi masyarakat yang merupakan pelayan bagi masyarakat. Apapun yang dilakukan pemerintah harus diabdikan untuk masyarakat sekaligus melindungi kepentingan masyarakat banyak.
Hal itu dikatakan Bupati OKU Selatan Popo Ali Murtopo, jika pemahaman tersebut telah berproses mengalami restorasi birolrasi dengan perubahan cara pandang guna menghidupkan dan mendorong mesin pembangunan. ‘’Pemangku kebijakan atau pemerintah itu bukan lagi bersikap sebagai tuan (dalam konteks hubungan tuan-hamba) dalam hubungannya dengan masyarakat yang seharusnya dilayani,’’ tegas Popo saat acara pelantikan Kades Zalimin Desa Gunung Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Selasa (11/7).
Menurut Popo jangan sampai ada kesan yang mungkin di benak pikiran pejabat , pemerintah bertindak sebagai “penguasa” sehingga pejabat masyarakat lah yang melayani pejabat, bukan pejabat yang bertindak melayani masyarakat.
‘’Jika ada sikap feodalisme itu di antara pejabat dan berimbas pada sikap yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat, laporkan ke saya,” pungkas Popo.
Terpisah, Marhusin warga Ranau yang juga mahasiswa Fisipol Unsri mengapresiasi penegasan Bupati Popo yang peka terhadap situasi. ‘’Jika mungkin saja di antara pejabat bawahannya masih berperilaku jika orientasi pejabat pemerintah yang bersikap sebagai “tuan” perlu diluruskan. Oleh karena pemahaman itu jelas sekali akan berdampak berkembangnya apa yang disebut dalam istilah jadul asal bapak senang (ABS) yang lebih berorientasi kepada kepentingan pejabat itu sendiri. Padahal seharusnya mengabdi dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Laporan : Asmidan
Editor : Imam Ghazali
Posting : Andre