Bupati OKI Berikan Solusi Prona

0
499

OKI.Sumateranews.co.id. Bupati OKI, H Iskandar SE memberi solusi untuk mengurai masalah pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Salah satunya dengan menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk menyukseskan program pusat ini.

Menurut Bupati OKI, Prona sangat membantu masyarakat karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) membebaskan biaya cetak sertifikat. Program ini juga program strategis pemerintah untuk memudahkan masyarakat memiliki sertifikat tanah.

“Hanya saja, program ini tak menanggung biaya pra pengurusan seperti pengukuran tanah, biaya operasional petugas, dan lain-lain. Padahal fakta di lapangan panitia itu membutuhkan biaya operasional,” jelas Iskandar pada acara sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di Setda OKI,(11/7).

Iskandar menilai petugas di lapangan butuh dasar hukum (untuk menarik uang pendaftaran) yang dapat diatur dengan Perbup. Terkait hal itu, pihaknya akan mengkaji dulu dan meminta petunjuk pemerintah pusat.selain itu juga meminta kepada camat dan kepala desa untuk menyukseskan program ini.

Sementara itu, Kepala BPN OKI, M Syahrir menjelaskan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak harus dibayar pada saat pengambilan sertifikat.

Syahri menjelaskan, setiap obyek yang diajukan yang harganya di atas Rp 60 juta maka akan dikenakan biaya BPHTB sebesar 5 persen dari jumlah kelebihan obyek tersebut, sebagai contoh jika harga tanah senilai Rp 70 juta, maka nilai yang terkena BPHTB sebesar Rp 10 juta. Atau 5 persen dari Rp 10 juta adalah Rp 500 ribu.

“Tiap pemohon yang mengikuti program PTSL ini jika harga obyeknya di atas Rp 60 juta, maka membuat pernyataan BPHTB terhutang, namun tidak mesti dibayar saat itu juga,” paparnya.

Menurut dia, BPHTB terhutang malah menolong masyarakat, sebab jika obyek yang diajukan dalam program PTSL ini terkena BPHTB tidak akan dibayar sekarang atau pada saat permohonan melalui program PTSL ini. Boleh dibayar kapan saja.

“Tapi rata-rata hampir 90 persen tidak kena atau nol rupiah. Yang rata-rata kena itu biasanya daerah kota seperti kecamatan Kota Kayuagung, Tugu Mulyo misalnya atau daerah stategis lainnya,” katanya.

Artinya, BPHTB terhutang itu jika tanah strategis di tanah kota dan tidak seluruhnya dan kesepakatan dengan Pemda rata-rata BPN OKI menggunakan standar NJOP.

Adapun pengurusan sertifikat Prona di Kabupaten Ogan Komering Ilir 2017 mencapai 20.300 lembar sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2017.

Pada tahap pertama ada sebanyak 2.300 sertifikat yang akan diberikan, sedangkan untuk tahap kedua sebanyak 18 ribu sertifikat bagi masyarakat yang berada di kelurahan maupun desa di kabupaten OKI secara cuma-cuma alias gratis.

M Syahrir mengatakan, untuk Kabupaten OKI tahap pertama telah dirampungkan sebanyak 100 persen dan rencananya akan dibagikan oleh Presiden Joko Widodo di Palembang bersama dengan kabupaten lainnya OI, Muba, Banyuasin, dan Kota Palembang.

Sementara setelah selesai pelaksanaan program PTSL tahap I, pihaknya melakukan persiapan untuk melakukan program PTSL tahap II bagi masyarakat kabupaten OKI yang tidak termasuk dalam tahap pertama.

Syahril berharap masyarakat Kabupaten OKI dapat memanfaatkan program ini sebaik-baiknya terlebih karena memang dilaksanakan secara gratis, hanya membayar biaya materai.”Saya mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai jika ada oknum yang meminta sejumlah uang yang tidak jelas karena program tersebut diselenggarakan secara gratis,” jelasnya.

Laporan : Aliaman
Editor : Imam Ghozali
Posting : Andre