Sumateranews.co.id.OKI, Kondisi infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) saat ini banyak yang rusak parah bahhkan sulit untuk dilalui oleh pengendara baik pengendara motor ataupun mobil.
“Hal tersebut memang harus diakui, tetapi perlu saya sampaikan jalan-jalan ini hancur karena keadaan alam. Sebab, bukan hanya di OKI saja yang mengalaminya, tetapi seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Selatan pun mengalami kerusakan jalan yang sungguh memprihatinkan. Dan bukan hanya di Sumsel, bahkan di seluruh wilayah Indonesia pun mengalami hal yang sama,” tegas Bupati OKI H Iskandar, SE dalam menanggapi maraknya isu di sosial media yang menyebutkan bahwa dirinya selaku kepala daerah mengabaikan dan berpangku tangan atas kondisi kerusakan jalan, terkhusus kawasan Pantai Timur Kabupaten OKI dihadapan para awak media, (13/4).
“Tidak hanya jalan kabupaten, jalan provinsi pun hancur. Bahkan tidak hanya jalan provinsi, jalan negara pun hancur,” jelasnya lagi.
Karena apa, lanjut bupati, alam kita ini sejak tahun 2015 dimulai pada bulan November sampai Desember (terhitung 2 bulan untuk tahun 2015), dan di tahun 2016 full 12 bulan hujan tidak pernah berhenti. Jadi berarti sudah 14 bulan. Belum lagi ditambah dengan tahun 2017 yang telah 3 bulan serta masuk bulan ke-4, artinya akan memasuki 18 bulan bumi, tanah, jalan kita ini lembut dan menjadi lumpur.
“Saya sudah mengunjungi Kecamatan Mesuji Makmur, Mesuji Raya dan beberapa daerah lainnya seperti Tulung Selapan beberapa kali, dan tentunya harus diakui memang jalannya rusak karena cuaca hujan. Itu faktor pertama,” ujarnya.
Dan faktor kedua, jelasnya lagi, kendaraan angkutan-angkutan berat di wilayah kita semakin lama semakin banyak. Seperti adanya angkutan-angkutan tanah ataupun untuk penimbunan tanah dan dimana-mana perusahan-perusahaan menghunting atau mencari sumber tanah untuk dipergunakan bagi pembangunan jalan tol, baik itu jalan tol Palindra, Kayuagung-Jakabaring dan Kayuagung – Pematang Panggang.
“Semua daerah-daerah dicari yang mana dataran tinggi, lalu diambil tanahnya untuk dipergunakan bagi penimbunan jalan tol tersebut,” tuturnya.
Sehingga, lanjutnya, jalan yang selama ini tidak pernah dilintasi kendaraan angkutan berat kini mulai dilalui. Akibatnya, jalan kita menjadi lembut dan rusak parah. Belum lagi ditambah kendaraan angkutan sawit dan karet yang pada 2 atau 3 tahun lalu masyarakat maupun perusahaan perkebunan belum memproduksi, tetapi sekarang ini sudah berproduksi sawit dan karetnya.
“Dengan begitu, lalulintas aktifitas kendaraan ataupun muatan daripada sawit dan karet disetiap desa maupun kecamatan semakin banyak dan tidak pernah berhenti hingga 24 jam,” tandasnya.
Bahkan, dilanjutkannya, ada juga kendaraan angkutan sawit dari kabupaten tetangga yaitu Mesuji masuk ke wilayah kita. Seperti daerah Kecamatan Sungai Menang hingga dikirim ke wilayah Kecamatan Jejawi. Itu semua tentunya turut menghancurkan infrastruktur jalan kita. Begitupun juga kendaraan angkutan karet, maka hancurlah jalan-jalan kita.
Lalu faktor ketiga, lanjutnya lagi, perlu diketahui juga agar masyarakat mengerti kalau selama ini anggaran kita hanya memiliki lebih kurang ada Rp120 miliar yang diperuntukkan bagi pembangunan, perbaikan, peningkatan infrastruktur jalan tersedot karena dialokasikan ke dana desa dan ADD yang dibagikan ke 314 desa dalam wilayah Kabupaten OKI.
“Oleh karena itu, anggaran kita untuk memperbaiki infrastruktur jalan tidak mencukupi lantaran APBD kita tersedot sehingga mengurangi kemampuan melaksanakan pembangunan yang berkualitas,” tukasnya.
Kemudian faktor keempat, lebih jauh ia menjelaskan, jika strategi kita selama ini adalah melaksanakan pembangunan berkualitas, karena tidak asal perbaiki sehingga bisa tahan lama dengan di cor beton jalannya, tetapi prosesnya lambat lantaran mengejar kualitas dan volume hasil realisasinya pun kecil yang didapat.
“Namun rupanya banyak masyarakat yang tidak sabar, diantaranya masyarakat daerah Lempuing, Mesuji ataupun daerah – daerah lain untuk melaksanakan program-program tersebut. Maka kita akan merubah lagi dengan azas pemerataan sehingga semua merasakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan,” ungkapnya.
Dengan begitu, panjang lebar ia menjelaskan, artinya kita tidak akan lakukan cor beton jalan, tetapi peningkatan dan pengerasan jalan yang akan dilakukan. Sebab, kalau dilakukan cor beton tidak bisa karena 1 kilometer jalan itu menghabiskan anggaran hampir Rp5 miliar.
“Nah, kalau kita bayangkan kalau 10 kilometer jalan saja diperlukan anggaran Rp50 miliar, sedangkan anggaran belanja untuk pembangunan infrastruktur jalan dan kegiatan lainnya hanya sebesar Rp250 miliar, kalau untuk mengcover 1.680 kilometer jalan yang ada di wilayah Kabupaten OKI,” jelasnya.
Coba dihitung kalau Rp5 miliar per 1 kilometer, tegasnya, jika dikalikan dengan 1.680 kilometer berarti sebesar Rp.9 triliun. Sedangkan APBD kita untuk membayar gaji, kegiatan, belanja modal, biaya langsung dan tidak langsung itu semuanya hanya sebesar Rp.1,8 triliun. Berarti kalau kita ingin membiayai pembangunan infrastruktur jalan 1.680 kilometer yang dibutuhkan anggaran Rp.9 triliun, jika dibandingkan dengan anggaran yang kita punya sebesar Rp1,8 triliun artinya butuh waktu 9 tahun.
“Jadi kepada masyarakat bukannya kita, khususnya Bupati atau Kepala Daerah Kabupaten OKI mengabaikan dan berpangku tangan, tetapi ketahuilah hal itu selalu dipikirkan, namun beginilah keadaannya,” pungkasnya.
Laporan : Aliaman
Editor : Imam Ghozali
Posting : Andre
