Bupati Musi Rawas Terima DIPA 2018

0
207

Sumateranews.co.id, MUSI RAWAS- Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan bersama Bupati dan Walikota se-Provinsi Sumatera Selatan  menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 dari Gubernur Sumatera Selatan, H Alex Noerdin, Selasa (19/12/2017) di Graha Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Penyerahan DIPA 2018 ini kepada Kabupaten dan Kota dipercepat dengan harapan proses pelaksanaan kegiatan dan pelelangan dapat segera dilaksanakan dan tidak terhambat sehingga pembangunan di daerah dapat dipercepat.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

Gubernur Sumatera Selatan, H Alex Noerdin mengharapkan, agar pemerinta daerah dapat memanfaatkan semaksimal mungkin anggaran yang diperuntukkan untuk daerah. Dana APBN merupakan katalisator percepatan pembangunan daerah untuk itu agar dimanfaatkan yang sebenarnya.

“Untuk itu seluruh Kepala Daerah di Sumatera Selatan dalam pelaksanaan dana baik itu APBN dan APBD untuk terus memeperhatikan asfek dan efesiensi untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran dan tidak tepat sasaran,” katanya.

Sementara, Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawab menyambut baik untuk dipercepatnya penyerahan DIPA 2018 ini, karena akan berdampak pada percepatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Musi Rawas, Syahrizal Ali mengungkapkan  khusus untuk Kabupaten Musi Rawas alokasi transfer ke daerah dan dana desa Tahun 2018 sebesar Rp 1,486 triliun. Terdiri dari dana desa Rp 166 milyar dan transfer daerah Rp 1,32 triliun. Untuk nominal alokasi transfer dana ke daerah tidak semuanya sama.

“Karena penyerahan dana dari pusat berkolerasi langsung dengan tingkat kinerja di setiap kabupaten atau kota seperti aspek ketepatan dalam menyusun anggaran, predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), dan aspek kemampuan daerah untuk menyerap dana sesuai peruntukan agar dana tersebut tidak tertumpuk di kas daerah dan kurang optimal pemanfaatannya,” pungkasnya.

Laporan           : Donna Apriliansyah

Editor/Posting : Imam Ghazali

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article