Bukti KPK Melemah, Gagal Menyegel Kantor PDIP

88
Kantor DPP PDIP. Photo: Istimewa
Kantor DPP PDIP. Photo: Istimewa

Sumateranews.co.id, JAKARTA ─ Kasus
suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dinilai menjadi bukti revisi
terhadap UU KPK telah membuat penindakan lembaga antirasuah itu melemah.
Penilaian itu didasari atas gagalnya tim KPK menyegel ruangan di kantor DPP PDI
Perjuangan (PDIP) menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu dan
pihak-pihak terkait.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Desmond Mahesa menilai, KPK telah lemah dalam implementasinya atas UU KPK
terbaru, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019.

“Hari ini UU KPK dilemahkan.
Apa yang terjadi hari ini membuktikan bahwa KPK dilemahkan,” kata Desmond
saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).

Desmond mengklaim, Fraksi
Gerindra sempat menolak revisi UU KPK yang disahkan pada September 2019 lalu.
Ia menyebut, Gerindra menolak eksistensi dan kewenangan yang dimiliki Dewan
Pengawas (Dewas) yang saat ini terbukti mempersulit kinerja KPK.

“Menolak dewas-dewas seperti
ini. Jadi kalau ada pelemahan, produk pelemahan ya terjadi hari ini,” kata
Desmond.

Namun faktanya, di tengah
gelombang protes yang terjadi, DPR tetap mengesahkan UU KPK pada akhir
September 2019 lalu. Adanya UU tersebut menghadirkan Dewan Pengawas (Dewas)
yang memberi kewenangan pemberian izin penyadapan hingga penggeledahan yang
dilakukan oleh penyelidik dan penyidik KPK.

Desmond pun mengingatkan perlunya
pemerintah kembali mempertimbangkan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk UU KPK yang baru. Desmond menilai, perlu
keberanian Ketua KPK Firli Bahuri dan komisioner lainnya untuk membantah
anggapan bahwa KPK benar-benar dilemahkan.

“Bagaimana komisioner dan
dewas membuktikan ini. Kalau contoh seperti ini (penggeledahan PDIP) tidak
terselesaikan, makin betul bahwa jangan berharap lagi dengan KPK,” ujar
dia.

Desmond pun menambahkan, dalam
hal teknis, harusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan petujuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis hubungan antara Pimpinan KPK dan Dewas.
Sehingga, keberadaannya tidak menghambat satu sama lain.

Indonesia Corruption Watch (ICW)
juga mendesak Presiden Jokowi tak ‘buang badan’ dalam menanggapi lambatnya
kerja lembaga antirasuah lantaran UU KPK yang baru. Menurut ICW, KPK terhambat
dalam melakukan penyidikan di perkara terbarunya yakni, kasus Wahyu Setiawan.

“Kami mendesak Presiden Joko
Widodo agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah akibat
berlakunya UU KPK baru. Penerbitan Perppu harus menjadi prioritas utama dari
Presiden untuk menyelematkan KPK,” tegas peneliti ICW Kurnia Ramadhani
dalam keterangannya, Ahad (12/1).

Kurnia tak memungkiri, banyak
pihak yang menganggap tangkap tangan kali ini membuktikan bahwa pimpinan KPK
dan UU KPK baru tidak relevan lagi untuk dipersoalkan. Namun, kata dia,
faktanya justru sebaliknya, UU Nomor 19 Tahun 2019 terbukti mempersulit kinerja
KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia.

“Oleh karenanya, KPK juga
harus berani menerapkan aturan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang
menghambat atau menghalang-halangi proses hukum,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut Kurnia menerangkan,
setidaknya ada dua kejadian penting dan mesti dicermati dalam peristiwa tangkap
tangan yang melibatkan Komisioner KPU tersebut. Pertama, KPK faktanya terbukti
lambat dalam melakukan penggeledahan di kantor PDIP.

“Ini disebabkan adanya Pasal
37 B ayat (1) UU KPK baru yang menyebutkan bahwa tindakan penggeledahan mesti
atas seizin Dewan Pengawas,” ucapnya.

Padahal, sambung dia, dalam UU
KPK lama yakni UU Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan penggeledahan yang
sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak mana pun.
Menurutnya, sangat tidak masuk dalam logika bila tindakan penggeledahan yang
bertujuan untuk mencari dan menemukan bukti dapat berjalan dengan tepat serta
cepat jika harus menunggu izin dari Dewan Pengawas.

“Belum lagi persoalan waktu,
yang mana proses administrasi tersebut dapat dipergunakan pelaku korupsi untuk
menyembunyikan bahkan menghilangkan bukti-bukti,” ujarnya.

Kedua, lanjut Kurnia, tim KPK
diduga dihalang-halangi saat menangani perkara tersebut. Oleh karenanya, penting
untuk ditegaskan bahwa setiap upaya menghalang-halangi proses hukum dapat
diancam dengan pidana penjara 12 tahun menggunakan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun
1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 dalam UU Pemberantasan Tipikor.

“Harusnya setiap pihak dapat
kooperatif dengan proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK,” ucap
Kurnia.

Dengan kondisi seperti ini, kata
dia, dapat disimpulkan bahwa narasi penguatan KPK yang selama ini diucapkan
oleh Presiden dan DPR hanya ilusi. Sebab, berlakunya UU KPK versi revisi justru
menyulitkan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.

Direktur Pusat Kajian Anti
Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar ikut mengkritisi KPK yang belum juga
melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Menurutnya, hal tersebut terjadi
akibat mengubah UU KPK dengan cara brutal.

“Ini buah dari cara mengubah UU
KPK kemarin. Buah dari cara mengubah (Presiden) Jokowi cs dengan partai-partai,
mengubah dengan cara brutal, dengan cara yang tidak matang, terburu-buru, tidak
pas, inilah buahnya,” kata Zainal dalam sambungan telepon, Senin (13/1).

Zainal menuturkan, harusnya
diberikan ketegasan kepada KPK untuk menggunakan UU baru atau lama. Pasalnya,
kalaupun menggunakan UU baru namun masih banyak mekanisme yang belum diatur dan
balum lengkap, termasuk fungsi Dewan Pengawas KPK.

“UU baru belum operasional,
kenapa? Karena aturannya enggak lengkap. Bagaimana mekanisme penertiban belum
diatur, bagaimana Dewas menerbitkan surat belum diatur, karena mekanisme untuk
penyadapan misalnya harus dengan gelar perkara. Gelar perkara tidak mungkin
padahal ini OTT,” ujar Zainal.

“Kan di situ disebutkan
penyadapan hanya boleh dilakukan jika sudah gelar perkara, padahal ini OTT,”
sambungnya.

Zainal kembali menegaskan, bahwa
UU KPK baru belum bisa diterapkan pada tataran operasional, termasuk bagaimana
Dewan Pengawas KPK bertindak. Zainal pun mempertanyakan, apa yang harus
dilakukan Dewan Pengawas KPK jika ada permohonan praperadilan,

“Itulah buah bagaimana Jokowi dan
partai-partai mengubah UU secara brutal, tidak memikirkan masa depan
pemberatasan korupsi,” ucapnya.

Jika seperti ini, tambah Zainal,
maka membuka peluang bagi tersangka untuk menghilangkan barang bukti. Dia
mencontohkan, bagaimana selama ini penggeledahan dilakukan acara tertutup
adalah untuk menghindari memberikan kesempatan kepada tersangka menghilangkan
atau menyembunyikan barang bukti.

“Kenapa mekanisme dulu? Supaya
enggak sempat diamankan, kalau begini kan sudah diamankan semua. Barang bukti
bisa hilang. Ya itulah cara Jokowi merusak pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Respons KPK dan Istana

Ketua KPK Firli Bahuri membantah
anggapan UU KPK versi revisi berdampak terhadap upaya penindakan lembaga yang
dipimpinnya. Firli menegaskan, semua kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan oleh KPK sampai saat tetap berjalan sebagaimana biasanya.

“Perlu kami luruskan bahwa
kegiatan di kantor DPP PDIP saat itu bukan kegiatan penggeledahan, namun
rencana pengamanan tempat di salah satu ruangan di gedung tersebut,” kata
Firli kepada Republika, Senin.

Firli menerangkan, petugas KPK
pada Rabu pekan lalu datang ke kantor DPP PDIP dibekali surat tugas. Namun,
karena alasan teknis terlalu lama menunggu izin dari penjaga gedung sedangkan
dalam waktu bersamaan tim harus pula mengamankan tempat lain, maka tim
meninggalkan tempat tersebut dan berpindah ke tempat lain.

“Yaitu salah satu ruangan di
gedung KPU Pusat dan rumah dinas tersangka Wahyu Setiawan,” kata Firli.

Firli mencontohkan, penggeledahan
dan penyitaan tetap berjalan khususnya terkait kasus Bupati Sidoardjo. Penyidik
KPK, kata Firli, sejak 9 sampai dengan 12 Januari menggeledah di tujuh lokasi
dengan lancar.

Atas kritik DPR dan lembaga
swadaya masyarakat terhadap UU KPK versi revisi, Firli menegaskan, tugas pokok
dan kewenangan KPK tetap sama. KPK, menurutnya, masih bisa bekerja sesuai
aturan hukum yang telah ditetapkan.

“KPK akan tetap bekerja
dengan mempersembahkan hasil yang terbaik untuk pemberantasan dan pencegahan
tindak pidana korupsi di negeri ini. Itu semua tentu bukan hanya dilakukan oleh
seluruh insan KPK tetapi juga dukungan dan peran serta seluruh masyarakat
Indonesia.”

Menanggapi polemik ini, Juru
Bicara Presiden Fadjroel Rachman pun meminta agar masyarakat memberikan
kesempatan kepada lembaga terkait baik Dewan Pengawas dan juga KPK untuk
menjalankan Undang-undang KPK hasil revisi.

“Kita lihat saja, kita serahkan
kepada Dewas KPK kepada pimpinan KPK yang sekarang. Beri kesempatan pada mereka
untuk menjalankan undang-undang tersebut,” ujar Fadjroel di Kompleks Istana
Presiden, Jakarta, Senin (13/1).

Fadroel mengakui, UU Nomor 19
Tahun 2019 tentang KPK merupakan UU yang berlaku di pemerintahan saat ini.
Sehingga, pemerintahan Jokowi menghormati hukum positif yang ada.

“Undang-Undang yang sekarang
adalah undang-undang berdasarkan politik hukum pemerintahan Jokowi, menghormati
hukum positif yang ada. Kami hanya menjalankan apa yang menjadi undang-undang
yang terbaru yaitu UU 19 tahun 2019 tentang KPK,” ucapnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka
penerimaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode
2019-2024. KPK juga turut menetapkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio
Fridelina, caleg DPR dari PDIP, Harun Masiku (buron) serta seorang swasta
bernama Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama
Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan
total sebesar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat
ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP
atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Sumber : Republika

Editor    : Syarif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here