BPS LAHAT LAKSANAKAN PENCACAHAN SPDT NTP TAHUN 2017

0
262

Sumateranews.co.id, LAHAT – Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia, dimana sekitar 31, 86 persen (Sakernas Februari 2017) tenaga kerja diserap oleh sektor tersebut. Hal itu mencerminkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan bagi penduduk Indonesia dengan sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun 2016 sebesar 13, 45 persen.

Sehubungan dengan hal itu, maka diperlukan suatu indikator yang secara akurat dapat mengukur kemampuan daya beli petani sebagai salah satu pelaku utama di sektor pertanian. Ukuran ini disajikan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah yang berguna sebagai dasar pengambilan kebijakan. Hal itu diketahui dari pendataan lapangan oleh BPS yang dilakukan setiap bulan, sekarang lagi editing couding (mengedit hasil dari lapangan).

‘’Salah satu  syarat  responden yang menjadi  sample  SPDT NTP adalah  petani  yang  memiliki penghasilan  dari  sektor  pertanian lebih  dari 50%,’’ ujar Rima Kurnia MSi selaku Kasi Distribusi BPS, Selasa (14/11/17).

Dari 22 kecamatan di Lahat,  BPS hampir menyelesaikan pencacahan. ‘’Sudah 90% yang telah kita laksanakan di lapangan. Salah satu pendekatan untuk mengukur indikator kemampuan daya beli petani di daerah perdesaan adalah nilai tukar petani (NTP). NTP merupakan perbandingan indeks harga komoditas pertanian yang diproduksi oleh petani terhadap indeks harga barang/jasa yang dibayar petani untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi. Bahan dasar dalam penghitungan NTP adalah diagram timbang dan paket komoditas yang diperoleh dari hasil survei penyempurnaan diagram timbang (SPDT),’’ tutur Rima.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merancang SPDT NTP 2017 untuk menghasilkan paket komuditas dan diagram timbang terbaru dalam penghitungan indeks NTP yaitu Indeks harga yang diterima oleh petani dan indeks harga yang dibayar oleh petani. SPDT NTP 2017 dilaksanakan pada blok sensus terpilih yang terdapat di daerah pedesaan yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia, kecuali Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang termasuk blok sensus perkotaan.

Laporan            : Novita

Editor/Posting   : Imam Ghazali