BPK Temukan, Oknum Bendahara Cairkan Bansos Pakai Rekening Pribadi

1250
foto ilustrasi

Sumateranews.co.id, LUBUKLINGGAU- Ada hal menarik dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2017 di item pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) baik untuk individu, keluarga maupun kelompok yang melekat di Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lubuklinggau.

Pasalnya anggaran senilai Rp 7 miliar yang harusnya berada di rekening milik dinas, justru dikuasai oknum bendahara kegiatan.  Usut punya usut keberadaan uang milyaran tersebut di rekening bendahara tak lain dengan dalih untuk menghindari biaya setiap kali melakukan penarikan dari rekening BPKAD.

Penerima bansos sendiri telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Lubuklinggau Nomor 290/KPTS/BKD/2016 tentang Pemberian Dana Bantuan Sosial Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2017.  Dimana belanja bantuan sosial bersifat tidak mengikat dan tidak secara terus-menerus diberikan kepada penerima ini dikucurkan Pemerintah Kota Lubuklinggau Pada TA 2017.

Anehnya anggaran yang telah direalisasi 93,48 % dari anggaran sebesar 7 miliar lebih ini dicairkan melalui rekening pribadi milik Hairul.

Ditemui di halaman Kantor BPPKAD, Hairul enggan berkomentar panjang lebar dengan alasan akan mengantar berkas. “Tunggu dulu aku nak ngantar berkas,” ujarnya Rabu (19/6).

Namun sayangnya  hingga satu jam berselang Hairul tak kunjung datang untuk memberikan klarifikasi.  Dan dihubungi via ponsel nomor Hairul tak pernah aktif.

 

Laporan          : Shandy April

Editor/Posting : Imam Ghazali

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here