BPAN Sumsel Tuntut Keberanian Kejari Muara Enim Usut Kasus Dana Desa

453
Ketua LAI BPAN DPD Sumsel, Syamsudin Djoesman. Photo: Dokumen LAI BPAN Sumsel

Dugaan Korupsi Dana Desa Libatkan Dua Oknum Kades

Sumateranews.co.id, PALEMBANG − Terkait pengaduan indikasi Penyelewengan Keuangan  Desa Tahun Anggaran 2016,2017,2018 di Wilayah Kabupaten Muara Enim yang merugikan negara hingga miliaran rupiah, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: R/ 366/DPD-SUMSEL/BPAN-AI/VII/19 Tanggal 2 Juli 2019. Pengaduan Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) DPD Sumsel disampaikan langsung pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumsel. Tampaknya hingga kini belum ada tindakan tegas dari Kejari Muara Enim untuk memproses kasus ini.

Ketua LAI BPAN DPD Sumsel, Syamsudin Djoesman mengatakan, Kejaksaan Negeri Muara Enim belum menindak lanjuti secara serius kasus Indikasi Penyelewengan Keuangan  Desa Tahun Anggaran 2016,2017,2018. Diduga dilakukan oleh oknum Kades Muara Dua Kecamatan Semendo Darat Laut (SDL) berinisial Alf dan Oknum Kades Rekimay Kecamatan Semendo Darat Tengah (SDT) berinisial EC.

“Kita telah menyampaikan surat pengaduan kepada Kajati Sumatera Selatan melalui Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk menindak lanjuti laporan DPD Aliansi Indonesian Sumatera Selatan selambat-lambatnya 30 hari seterimanya surat yang disampaikan kepada Kajari Muara Enim Sumatera Selatan untuk menindak tegas kasus ini”,ungkapnya.

Menurut Syamsudin Djoesman, Kepala Kejaksaan Muara Enim harus berani mengambil sikap tegas selaku penegak hukum, bukan malah membiarkan kasus ini seperti tertelan bumi, tegasnya ketika dibincangi Sumateranews.co.id, dikantornya Jum’at (16/8/2019).

“Dalam waktu dekat ini kami minta Kejari Muara Enim untuk segera menetapkan 2 oknum kades sebagai tersangka, karena kasus ini sudah terang benerang, dan dari kasus ini juga bisa mengangkat citra dan nama baik penegak hukum yang dituntut ketegasan dan keberaniannya untuk bertindak adil dan bijaksana, dalam mengambil suatu keputusan,”tegasnya.

Photo: Istimewa

Untuk diketahui data yang diterima, di duga kuat dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Desa,Ketua dan Anggota  BPD,serta Aparatur Pemerintahan Desa Muara Dua,kec. Semendo  Darat  Laut,Kab.Muara Enim,Provinsi Sumatera Selatan.

Dana ADD Tahun 2016 dengan nilai Rp. 600.000.000. Dilaksanakan hanya untuk renovasi siring  Jalan  Desa dengan cara di plester  ulang ber tujuan supaya pekerjaan tersebut tampak seperti baru,kegiatan belanja fisik ini diperkirakan menelan biaya tidak lebih dari Rp. 60.000.000an.

Dalam hal belanja Non Fisik masyarakat tidak pernah tau jumlah anggaranya,berapa besaran dan peruntukanya karena tidak dipasangnya papan informasi .

Dana ADD tahun 2017 dengan nilai Anggaran Rp. 1.000.000.000. Belanja fisik :  Rp. 600.000.000, Dilaksanakan untuk membangun jalan setapak sepanjang 150 meter,lebar 120cm tebal tidak diketahui.

Rehab jalan diareal persawahan,modusnya memplester ulang keseluruhan jalan agar tampak seperti jalan baru,padahal jalan tersebut baru dibangun menggunakan dana PNPM tahun Anggaran 2015,dari dua kegiatan belanja fisik ini diduga menelan biaya tidak lebih dari Rp. 300.000.000,an.

Belanja Non Fisik diantaranya untuk bidang pemberdayaan,bidang pelaksanaan pemberdayaan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nilai  Anggaran Rp. 400.000.000,hal ini juga tidak jelas realisasinya.

Anggaran Dana Desa Tahun anggaran 2018 Rp. 1.460.267.717. Belanja Fisik: Rp. 600.000.000,an, Belanja Non Fisik: Rp. 600.000.000,an, Belanja Lainya: Rp. 200.000.000,an. Dari total anggaran tahun 2018 ini terindikasi telah di selewengkan Rp. 700.000.000,an,hal ini di buktikan dengan :

Tidak direalisasikanya pekerjaan pemasangan pipa air bersih senilai Rp. 200.000.000,an. Pembangunan jalan setapak dengan anggaran Rp. 184.000.000,an,dalam pembangunan jalan ini tampak janggal dikarenakan akses jalan ini merupakan jalan kebun yang diketahui milik kades dan keluarganya akan tetapi kades berdalih jalan ini adalah akses menuju tempat pembuangan sampah, ini  merupakan perbuatan menguntungkan diri pribadi bukan untuk kepentingan umum dan dalam hal ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak jelasnya sang oknum kades dalam merealisasikan anggaran belanja Non Fisik sebesar Rp. 600.000.000,an. Papan informasi hanya dipasang selama 3 hari,hal ini membuat masyarakat sulit untuk mengetahui informasi tentang dana desa dan bila masyarakat bertanya  tentang dana desa para oknum tersebut  terkesan menutup-nutupi.

Di kurun waktu tiga tahun terakhir ini dugaan penyelewengan Keuangan Desa yang dilakukan oleh  Oknum Kades Muara Dua  ini diperkirakan lebih dari Rp. 1.300.000.000,hal ini dibuktikan dengan terjadinya perubahan yang signifikan pada aset pribadi yang dimiliki oleh kades berupa bangunan dan kendaraan,bahkan beredar informasi bahwa sang oknum kades memenangkan  kontestasi legislatif  tingkat kabupaten yang diikutinya  bulan april kemarin,dan diduga dana kampanyenya sebagian diperoleh dari penyelewengan keuangan desa yang dilakukanya,masyarakat semakin khawatir jika sang kades menjabat sebagai anggota DPRD nanti dirinya semakin mudah untuk menutupi perbuatan melawan hukum yang dilakukannya selama menjabat Kades. Disamping itu menurut masyarakat  Oknum kades dan jajaranya tidak transparan dalam mensosialisasikan  dana desa dan untuk memuluskan aksinya  Laporan Pertangggung Jawaban (LPJ) diduga sengaja dibuat fiktif.

Sementara di duga kuat dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Desa, Ketua dan Anggota  BPD,serta Aparatur Pemerintahan Desa Muara Dua,kec. Semendo  Darat  Laut, Kab.Muara Enim,Provinsi Sumatera Selatan.

Terindikasi  dari adanya Penyampaian Laporan Keuangan Desa  yang diduga fiktif dan  tidak sesuai dengan realisasi yang nyata dilihat,di dengar dan di alami sendiri oleh masyarakat, hal ini didukung adanya fakta dan informasi serta kondisi dilapangan sebagai berikut:

Dana ADD Tahun 2016 dengan nilai Rp. 600.000.000. Dilaksanakan hanya untuk renovasi  Jalan Lingkar Desa dengan cara di plester  ulang ber tujuan supaya pekerjaan tersebut tampak seperti baru,kegiatan belanja fisik ini diperkirakan menelan biaya tidak lebih dari Rp. 50.000.000an.

Dalam hal belanja Non Fisik masyarakat tidak pernah tau jumlah anggaranya,berapa besaran dan peruntukanya karena tidak dipasangnya papan informasi .

Dana ADD tahun 2017 dengan nilai Anggaran Rp. 1.000.000.000, Belanja fisik :  Rp. 500.000.000. Dilaksanakan untuk membuat  saluran air pinggir  jalan setapak  dan untuk merenovasi jalan setapak desa sepanjang sekitar 100 meter yang diperkirakan hanya menelan biaya tidak lebih dari Rp. 200.000.000,an .

Belanja Non Fisik diantaranya untuk bidang pemberdayaan,bidang pelaksanaan pemberdayaan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nilai  Anggaran Rp. 500.000.000,hal ini juga tidak jelas realisasinya.

Anggaran Dana Desa Tahun anggaran 2018 Rp. 1.460.267.717, Belanja Fisik : Rp.600.000.000. Anggaran ini kembali di belanjakan untuk melanjutkan kegiatan yang sama seperti tahun sebelumnya yaitu renovasi jalan dan saluran serta ada penambahan sedikit jalan cor baru dengan nilai fisik tidak lebih dari Rp. 300.000.000,nampak jelas oknum kades dan aparat Desa setempat seperti menumpuk anggaran dari tahun ketahun,bahkan mutu dari pekerjaan tersebut tampak kurang baik,hal ini dibuktikan dengan kembali rusaknya hasil pekerjaan tersebut yang notabenya belum berumur setahun.

Dalam hal belanja Non Fisik sang oknum kembali melakukan hal yang sama seperti tahun sebelumnya,anggaran senilai Rp. 800.000.000,an tidak jelas peruntukanya.

Di kurun waktu tiga tahun terkhir ini dugaan penyelewengan Keuangan Desa yang dilakukan oleh  Oknum Kades Rekimay Jaya ini diperkirakan lebih dari Rp. 1.000.000.000, hal ini dibuktikan dengan terjadinya perubahan yang signifikan pada aset pribadi yang dimiliki oleh kades berupa bangunan dan kendaraan,menurut masyarakat setempat aset-aset tersebut diatas namakan keluarga kades tersebut agar tidak terdeteksi oleh masyarakat.

Masih menurut masyarakat  Oknum kades dan jajarannya tidak transparan dalam mensosialisasikan  dana desa dan untuk memuluskan aksinya  Laporan Pertangggung Jawaban (LPJ) diduga sengaja dibuat fiktif.

 

Laporan : SU

Editor    : Syarif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here