Bawaslu: Lapangan Milik Pemerintah Boleh untuk Kampanye Asal Disewa

0
439

Sumateranews.co.id, PRABUMULIH – Penggunaan lapangan atau taman milik pemerintah atau negara sampai saat ini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagain berpendapat bahwa itu tidak boleh, namun sebagian mengatakan sah-sah saja. Hal tersebut juga terjadi di Kota Prabumulih, dimana pasangan calon (paslon) tunggal yang berstatus petahana, menggunakan Taman Prabu Jaya yang merupakan aset Pemkot Prabumulih.

Terkait perbedaan tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemili (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel), Koordinator Divisi Pencegahan dan Antarlembaga, Junaidi SE MSi mengatakan jika lapangan atau taman milik pemerintah bisa saja digunakan untuk kampanye paslon, asal fasilitas publik tersebut disewa.

“Kalau lapangan yang digunakan untuk kampanye disewakan, itu boleh-boleh saja. Lapangan atau auditorium tempat pendidikan, yang penting tempat itu disewakan itu boleh. Itu kan termasuk fasilitas publik,” ujarnya saat dikonfirmasi Sumateranews.co.id melalui sambungan telepon selular, Sabtu (12/5).

Kalau tidak disewa lanjutnya, itu tidak boleh. Hal itu sama saja menggunakan fasilitas negara, dan itu melanggar. Tetapi jika itu menjadi fasilitas publik dan disewakan, boleh saja.

Jika ditemukan adanya pelanggaran dalam penggunaan fasilitas publik tersebut, menurut Junaidi sanksinya bisa pidana dan administrasi. “Kalau itu bisa sanksi pidana atau administrsi. Tergantung dari kajiannya (pelanggaran).

“Indikator pelanggaran yang bisa dipidanakan adalah adanya unsur kesengajaan, atau penyalahgunaan jabatan,” tambahnya.

Dalam hal ini, ditegaskan Junaidi jika Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Dan, sepanjang ada laporan tentang penggunaan fasilitas negara dan ternyata tidak disewa, harus ditindak.

“Masyarakat bisa melaporkan ke Panwaslu atau langsung ke Bawaslu. Laporan dari daerah itu bisa langsung ke Bawaslu. Tetapi, kalau laporannya (pelanggaran) sederhana, itu akan kami kembalikan ke Panwaslu,” ungkapnya dan menambahkan jika kecuali Panwaslu tidak menindaklanjuti, maka Bawaslu bisa mengambil alih. “Masyarakat bisa juga mengawasi kinerja Panwaslu yang ada di daerah,” lanjutnya.

Sementara, Ketua KPU Kota Prabumulih, M Takhyul membantah jika KPU sebagai pihak peminjam, telah melanggar aturan dalam Peraturan KPU (PKPU nomor 4/2017).

Menurutnya, lapangan Prabu Jaya boleh saja dipakai untuk kampanye karena untuk kepentingan publik. “Kami meminjam itu, karena (digunakan) untuk kepentingan umum,” tegasnya dengan nada meninggi, dan menekankan jika pihaknya tidak melanggar PKPU.

“Silakan saja baca di PKPU itu, tapi menurut kami tidak (melanggar), sebab itu tidak termasuk aset yang dilarang. Kalau kendaraan, gedung, rumah dinas, nah itu yang dilarang,” tambahnya.

Masih kata Takhyul, lapangan Prabu Jaya itu tidak disewa, melainkan dipinjam dari Pemkot Prabumulih. “Ada suratnya itu, kami pinjam sebelum pencalonan. Sebab, begitu penetapan calon, kami harus siap memfasilitasi untuk kampanye,” ujarnya.

Dilanjutkan, KPU meminjam lapangan tersebut sebelum pencalonan pada Pilwako dan Pilgub. “Itu (fasilitas) kami siapkan tidak hanya untuk kampanye Pilwako, tetapi juga untuk kampanye Pilgub Sumsel. Tetapi, khusus untuk kampanye akbar,” jelasnya sembari meyakinkan jika surat peminjaman itu ada di kantor KPU.

“Kalau tidak salah, kami meminjam itu pada 5 Februari 2018 lalu, sebelum penetapan calon, atau Ridho Yahya masih menjabat sebagai Wali Kota Prabumulih. Kalau kami pinjam sesudah dia sudah ditetapkan sebagai calon, takutnya ada anggapan jika itu untuk kepentingan pribadinya. Kami tidak mau itu,” kilahnya.

Untuk diketahui, dalam PKPU Nomor 4/2017 Bab VII, Pasal 64, ayat 3a, menyatakan bahwa selama kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi paslon, dilarang menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya. Fasilitas yang dimaksud, kemudian dijelaskan di ayat 5 huruf a, b, dan c, dalam pasal yang sama.

Namun, pada Bab XI pasal 68 h tentang larangan dan sanksi, disebutkan jika  dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.

Paslon tunggal di Pilwako Prabumulih yang melawan kotak kosong, rencananya akan menggelar kampanye akbar di taman Prabu Jaya, Minggu besok (13/50.

Laporan          : Irfan

Editor/Posting : Imam Ghazali