Bapemperda DPRD Sumsel Terima 15 Raperda Pemprov

111
Anggota DPRD Sumsel, yang juga merangkap sebagai Anggota Bapemperda, Drs. H. A. Gani Subit, MM.

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ajukan 15 Raperda kepada Bapemperda DPRD Sumsel. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Sumsel, yang merangkap sebagai Anggota Bapemperda yakni, Drs. H. A. Gani Subit, MM.

Menurut Gani Subit, Raperda yang
diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ada 15 Raperda yang antara
lain:

1. Raperda tentang rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil provinsi Sumsel yang diajukan oleh OPD
Dinas Kelautan dan Perikanan.

2. Raperda tentang pembentukan BUMD
sektor Agribisnis yang diajukan oleh Biro Ekonomi.

3. Raperda tentang perubahan bentuk
badan hukum perusahaan daerah Prodexim menjadi perusahaan  perseroan daerah  Prodexim ( Perseroda) yang diajukan oleh OPD
Biro Ekonomi.

4. Raperda tentang penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana  yang diajukan
oleh OPD BPPD.

5. Raperda tentang rencana umum energi
daerah provinsi Sumsel yang diajukan oleh OPD Dinas Energi dan ESDM.

6. Raperda tentang perubahan atas
peraturan daerah nomor 9 tahun 2012 tentang Perseroan terbatas penjaminan
kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diajukan oleh OPD Biro Ekonomi.

7. Raperda tentang perubahan ketujuh
atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha yang
diajukan oleh OPD Dinas Perhubungan.

8. Raperda tentang penyelenggaraan dan
pengelolaan perpustakaan yang diajukan oleh OPD Dinas Perpustakaan.

9. Raperda tentang Pengelolaan hutan
produksi dan hutan lindung provinsi Sumatera Selatan yang diajukan oleh OPD
Dinas Kehutanan.

10. Raperda tentang Kawasan
Strategi  Strategi terpadu Tanjung
Api-api yang diajukan oleh OPD Dinas PUBM dan Tata Ruang.

11. Raperda rencana  tata ruang kawasan strategi  Provinsi 
Koridor Palembang- prabumulih yang diajukan oleh OPD Dinas PUBM &
Tata Ruang.

12. Raperda tentang Tata Ruang Kawasan
Strategi Provinsi Agropolitan yang diajukan oleh OPD Dinas PUBM dan Tata Ruang.

13. Raperda tentang Tata Ruang Kawasan
Strategi Provinsi Koridor Lahat- Muara Enim yang diajukan oleh OPD Dinas
Kesehatan.

14. Raperda tentang perubahan ketiga
atas Peraturan Daerah nomor nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum yang
diajukan oleh OPD Dinas Kesehatan.

15. Raperda tentang perubahan atas
Perda nomor 14 tahun 2016 tentang susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan yang diajukan oleh OPD Kesbangpol dan Biro Organisasi

Selain itu, Gani Subit juga
menjelaskan bahwa ada Rencana Raperda Inisiatif DPRD Sumsel sebanyak 5 Raperda.

Antara lain Raperda tentang Pesirah,
Raperda tentang Pesantren, Raperda tentang ciri Khas Sumsel ataupun Ikon
Provinsi Sumatera Selatan, Raperda tentang wajib mengaji.

Gani Subit menuturkan bahwa pembahasan
tentang Raperda ini sendiri tentang pelaksanaan perda prioritas ini tadi
dikatakan sebagai pintu masuk untuk dibahas pada tahun 2020 dari hasil rapat
kerja itu sebenarnya tidak ada masalah hanya secara Mukaddimahnya belum ada
pendalaman tentang urgensi dan subtansi dari raperda ini apakah benar- benar
wajib untuk dilaksanakan pada tahun 2020 ini atau kita tunda terlebih dahulu.

Sedangkan untuk kajiannya sendiri Gani
Subit menuturkan bahwa melalui proses yang cukup panjang antara lain ada naskah
akademis nya kemudian sesuai dengan regulasi yang ada  dan tidak bertentangan dengan regulasi yang
ada.

Harapannya dengan dibahasnya Raperda
ini dapat menata kembali struktur organisasi Pemerintah Daerah sesuai dengan
yang ada dari Pusat kemudian dapat menambah Pendapatan Asli Daerah di Provinsi
Sumatera Selatan dan yang paling penting dapat mempercepat pembangunan di
Sumsel.

Saat ini DPRD Sumsel sudah menjalankan
fungsinya yaitu sebagai legislasi nah dalam hal pengawasan raperda ini dirinya
mengatakan bahwa akan mengumpulkan kembali produk Perda yang sudah kita
terbitkan di Provinsi Sumatera Selatan serta mengkaji ulang yang berlaku
efektif dan mana yang harus ditambah, mana yang harus digabung dan mana yang
harus hilangkan. Ungkapnya

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Selatan Pandji Tjahjanto ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp nya mengatakan bahwa Raperda ini diajukan sebagai payung hukum untuk UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan (KPH) dalam mengelola kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Ditempat terpisah Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Dra. Lesty Nurainy Apt.,M.Kes melalui Kabid
Pelayanan Kesehatan Dinkes Sumsel Dr. Widya Anggraini mengatakan bahwa raperda
yang diajukan itu untuk UPT Rumah Sakit Mata dan Klinik yang bertujuan adanya
payung hukum terhadap pengambilan retribusi jasa umum di dua UPT tersebut
termasuk penyesuaian tarif Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Mata.

Laporan : Are

Editor     : Donni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here