Banding Berharap Ringan, Rani Malah Diputus 4,5 Tahun

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Sudah Jatuh tertimpah tangga begitulah ungkapan yang tepat buat terpidana kasus OTT pungli DR Rani Arvita SH MH Aparatur Sipil Negara (ASN) Pertanahan kota Palembang, setelah mengajukan upaya hukum ditingkat Banding Pengadilan Tinggi Palembang, malah semakin terpuruk setelah menerima putusan hukuman 4 tahun dan 6 bulan (4,5 tahun) penjara.
Sebelumnya terpidana mantan Pegawai BPN Palembang ini, divonis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, dua tahun penjara serta denda Rp100 juta subsider dua bulan penjara.
Jaksa Penuntut umum (JPU) Iskandarsyah Alam, ketika dihubungi di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis (01/02/2017). membenarkan banding JPU diterima. ”Banding kami diterima akhirnya Rani ditingkat banding dihukuman 4,6 penjara,” ujarnya singkat sambil memperlihatkan bukti salinan putusan dari Pengadilan Tinggi Palembang.
Seperti seperti diberitakan Pada sidang putusan Selasa (14/11/2017) tahun lalu, Rani Arvita Aparatur Sipil Negara (ASN) Pertanahan kota Palembang, terdakwa dugaan kasus pungutan liar (Pungli) sertifikat kepemilikan tanah, divonis pidana penjara oleh majelis hakim yang diketuai Paluko Hutagalung, SH, didampingi hakim Junaida SH MH dan Suryadi SH MH, dalam sidang putusan di Pengadilan tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Palembang di vonis dua tahun penjara.
Selain majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp 100 juta dan Subsider 2 bulan penjara.
“Menyatakan terdakwa DR Rani Devita, SH, MH, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 11 huruf a UU RI no 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan pasal UU RI no 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU RI no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun bagi terdakwa,” ujar Paluko Hutagalung.
Sementara Penuntut Umum (JPU) Iskandarsyah Alam. pada sidang tuntutan menuntut terdakwa dengan hukuman lima tahun penjara melanggar pasal 12 hidup a UU RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi.

Laporan : SU
Editor : Syarif