HeadlineLubuklinggauSecond Headline

AP3L Desak Pemkab Mura Serahkan Aset ke Pemkot Linggau

Sumateranews.co.id, LUBUKLINGGAU- Aliansi Pemuda Pengawal Pembangunan Lubuklinggau (AP3L) yang tergabung dari 34 Organisasi Kepemudaan Kota Lubuklinggau merapatkan barisan perihal permasalahan dan penyataan Walikota Lubuklinggau H.SN Prana Putra Sohe terkait permasalahan aset milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berada di Kota Lubuklinggau. Selasa 27/11/2018 malam.

Enam OKP sepakat memberikan suport dan dukungan moral atas apa yang disampaikan Walikota Lubuklinggau terkait aset dan OKP lainnya akan dilakukan. Yakni Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Bernido beserta Sekjen AMPI Devi Indriansya, Ketua Himpunan Pemuda Perantau Muratara (HPPM) Ruslan Efendi, Ketua Pemuda Bulan Bintang (PBB) Heri Padri, Ketua Persatuan Marga Sindang (PPMS) Alvinus, dan Ketua Garda Muda Mera Puti (GMPP) Surya Ade Wijaya.

Keenam OKP tersebut memberikan pernyataan sikap mendukung pemerintah Kota Lubuklinggau dan meminta pihak Pemkab Musi Rawas untuk segera menyerahkan aset ke Kota Lubuklinggau.

Ketua AMPI Bernido, mengatakan, sudah 17 tahun menunggu untuk membangun fasilitas Pemkab Mura yang ada di Kota Lubuklinggau tetapi ini terkendala karena aset tersebut belum diserahkan.

“Selama 17 tahun kita menunggu untuk membangun wajah kota yang lebih baik. Pemda Mura telah memiliki kantor yang telah ditempati. Saat ini kita tidak akan menunggu lagi dan sepakat menyegel aset Pemkab Mura yang ada di Lubuklinggau,” katanya.

Sebaiknya aset Mura itu diinventarisir dulu. Sepengetahuan kami tidak hanya gedung eks Pemkab Mura, GOR, dan RS Sobirin. Masih banyak aset Pemkab Mura yang ada di Linggau belum terinventarisir.

“Informasi yang kita dapat ada tanah bangunan yang sudah dilelang dan sekarang kepemilikannya saat ini menjadi sengketa. Tidak hanya itu ada beberapa tempat milik Pemda itu disewa kepada pihak swasta,” jelasnya.

Menyikapi apa yang diungkapkan Bernido, Ketua Persatuan Marga Sindang (PPMS) Alvinus mengindikasikan adanya kerugian negara. Sebab jika disewa, uang sewanya dimasukkan kemana dan masih banyak lagi aset pemda yang tidak layak lagi untuk dioperasikan.

“Uang sewa itu masuk ke APBD Pemkab apa ke kantong pribadi si penyewa, ini mesti dipertanyakan bagaimana sistem sewa menyewanya,” cetusnya.

Lanjut Alvinus, mengingat Pemkot Lubuklinggau akan mempercantik wajah kota. Sebaiknya Pemkab Mura terbuka saja masalah aset yang berada di Lubuklinggau ini agar dapat segera diserahkan.

Sama halnya dengan pendapat Ketua Himpunan Pemuda Perantau Muratara (HPPM) Ruslan Efendi, juga memiliki pandangan yang sama terhadap aset-aset yang tidak jelas progresnya dan mengingatkan bahwa Pemkab Mura sudah sepantasnya menyerahkan aset tersebut ke Pemkot Lubuklinggau.

“Sebab kami pikir secara tatanan wilayah aset tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan Pemkab Mura lagi,” ungkapnya.

‘’Kami dari HPP Muratara sangat mendukung kebijakan Pemkot untuk kepentingan masyarakat banyak. Tetapi dengan syarat apa bila aset itu diserahkan Pemkot lubuklinggau memiliki progres dan merawat aset tersebut,” harapnya.

Kesimpulan dari pertemuan Enam OKP ini menurut Tose Tarnusi, sebagai Ketua GP Ansor Kota Lubuklinggau dan sekaligus selaku Ketua AP3L bersepakat mendukung penuh penyataan Walikota Lubuklinggau H SN. Prana Putra Sohe terkait aset daerah.

‘’Kami OKP sangat mendukung kebijakan Pemkot karena aset ini terkait dengan hajat hidup masyarakat umum jika nantinya dikelola oleh Pemkot. Apabila Pemkab Mura tidak mengindahkan, AP3L bersama 34 OKP di dalamnya akan mendesak pihak terkait untuk melakukan invalitisir atau uji petik terhadap aset Pemkab Musirawas yang berada di Kota Lubuklinggau,” tandas Tose.

Laporan         : Shandy
Editor/Posting : Imam Ghazali

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button