Anggota DPRD Cantik Tuba Ini Minta APH dan Disdik Provinsi Turun Cek Proyek Revitalisasi SMKN 1 Banjar Margo, Wah Ada Apa Ya?

0
559
Anggota DPRD Cantik Tuba Ini Minta APH dan Disdik Provinsi Turun Cek Proyek Revitalisasi SMKN 1 Banjar Margo, Wah Ada Apa Ya?
Politisi cantik dari Partai Gerindra, yang juga Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Hevita Sari HTB ini meminta APH dan Disdik Provinsi Lampung untuk turun cek lapangan terkait dugaan adanya manipulasi pekerja yang dilakukan oleh CV. NKM terhadap pekerjaan Revitalisasi SMKN 1 Banjar Margo (DAK 2021) FK-4 nilai paket Rp.490.605.000,00 (Seratus Sembilan Puluh juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah), yang juga dinilainya telah melanggar regulasi, Senin (27/09/2021).

TULANG BAWANG – Terkait dugaan adanya manipulasi pekerja yang dilakukan oleh CV. NKM terhadap pekerjaan Revitalisasi SMKN 1 Banjar Margo (DAK 2021) FK-4 nilai paket Rp.490.605.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah), Hevita Sari HTB, selaku anggota DPRD komisi IV menilai pekerjaan tersebut telah melanggar regulasi, Senin (27/09/2021).

Bahkan, politisi cantik dari Partai Gerindra ini juga meminta kepada instansi terkait khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan turun langsung ke lokasi pekerjaan dan mengecek kebenarannya atau tidak, dengan pekerja yang dilampirkan KTP nya pada saat memasuki persyaratan mengikuti lelang.

“Selaku Anggota DPRD dari Komisi IV Kabupaten Tulang bawang, selain kami harus melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah, kami juga mempunyai wewenang untuk memantau seluruh kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat,” ucap Hervita Sari HTB ini.

Pihaknya juga, lanjut dia, mendukung aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti adanya dugaan temuan tersebut.

“Oleh sebab itu, kami juga mendukung APH (Aparat Penegak Hukum) untuk segera menindaklanjuti adanya temuan hal tersebut karena apabila ini benar terjadi sudah jelas telah patut diduga ada persengkongkolan antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan ini harus diproses sesuai Undang-undang yang berlaku, sejak mulai proses tender proyek sebab ada beberapa kejanggalan yang disinyalir ada kerja sama antara Panitia dan rekanan, mulai dari harga penawaran yang sangat rendah, cuma turun berapa persen saja,” tegas Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang berjilbab ini. (Hry)

Editor : Donni