AMPAS Desak Pemkab Aceh Singkil Tindak Tegas Dugaan Pencemaran Limbah PT. RPP di Sungai Lae Pinang dan Silakar Udang

137
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil (AMPAS), menuntut dan meminta pertanggung jawaban PT Runding Putra Persada (RPP) terkait dugaan pencemaran yang ditimbulkan dari limbah cair perusahaan ke air sungai di dua desa yakni, Lae Pinang Singkohor dan Silakar Udang, Aceh Singkil.

Sumateranews.co.id, ACEH SINGKIL – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil (AMPAS), menuntut dan meminta pertanggung jawaban PT. RPP terkait dugaan pencemaran yang ditimbulkan dari limbah cair perusahaan ke air sungai di dua desa yakni, Lae Pinang Singkohor dan Silakar Udang, Aceh Singkil.

Tak hanya itu, AMPAS juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Aceh menindak tegas dugaan pelanggaran perusahaan tersebut dengan mencabut izin operasionalnya.

Tuntutan itu disampaikan Joni Syahputra, Senin (1/06/2020). Menurut dia, pihaknya kini menunggu tugas pemerintah daerah untuk menindak tegas perusahaan tersebut.

“Menurut pasal 104 UU PPLH, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Buktinya belum ada tindakan tegas dari pemerintah mengatasi masalah ini,” ungkap Joni Syahputra.

Joni mengatakan, selain merugikan masyarakat, aktivitas pembuangan limbah cair ke sungai Lae Pinang juga merusak ekosistem.

Bahkan, dinilainya tindakan perusahaan tersebut sangat bertentangan dengan hukum. Ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah tersebut, misalnya ia katakan, selain menyebabkan udara tak sehat dan air tak bersih juga menimbulkan banyak penyakit, seperti diare dan gatal-gatal.

“Kita memang butuh pembangunan, namun pembangunan haruslah berwawasan lingkungan. Pembangunan haruslah bertujuan mensejahterakan rakyat, dan masyarakat mempunyai hak untuk sehat. Kami meminta DPRK harus melakukan pengawasan dan menindak lanjuti persoalan ini.

Jika memang perusahaan PT. RPP melanggar, maka sudah sepatutnya perusahaan tersebut dicabut izin operasionalnya, atau paling tidak bertanggungjawab atas apa yang sudah ditimbulkan terhadap sungai di dua desa itu,” tegas Joni.

Untuk itu, AMPAS mendesak Pemerintah Aceh dan juga pemerintah setempat untuk bertindak tegas terhadap pelaku pencemaran itu. Selain itu, pihaknya juga meminta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Aceh Singkil untuk segera mengkaji ulang Amdal milik PT. RPP. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dokumen lingkungan milik perusahaan tersebut untuk melihat upaya penanganan limbah sesuai dengan ketentuan hukum, baik secara infrastruktur kolam, teknologi yang digunakan, serta kelengkapan perizinan.

“Dalam aspek perizinan, jika menyalahi dapat dilakukan pencabutan izin, hasil hitungan kerugian lingkungan bagian dari denda yang harus dibayar, jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air dan ikan mati maka pihak perusahaan harus bertanggungjawab penuh,” ujar Joni Syahputra

“Kami tidak mau kehadiran PT. RPP mencemari sungai dan merusak ekosistem di sungai, karena permasalahan ini sangat berdampak langsung bagi masyarakat Singkil dimana sebagian masyarakatnya bergantung pada kehidupan dan mata pencaharian dari sungai tersebut,” tutup Joni Syahputra.

Laporan : Ramail III Editor : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here