ALIANSI LSM PEDULI LAHAT LAYANGKAN SURAT KE DPRD LAHAT PERIHAL DEMO KE KAJATI SUMSEL

0
772

 

 

Sumateranews.co.id, LAHAT- Gerakan Aliansi LSM Peduli Lahat memang patut   diacungi jempol banyak kalangan. Sebab gebrakan mereka yang berani menguak atas dugaan bermainnya para anggota DPRD Lahat terhadap 739 proyek PL di jajaran Pemkab Lahat bakalan dilaporkan ke Kajati dan Polda Sumsel. Bahkan surat bernomor 01/A – LSM/LHT/VIII/2017 yang sifatnya pemberitahuan kepada pimpinan DPRD Lahat bahwasannya mereka pada Kamis (10/8) mendatang bakalan menggelar aksi damai di Kajati Sumsel sekaligus membuat laporan ke Polda Sumsel, telah mereka layangkan Selasa (1/8).  Surat yang dilayangkan tersebut hasil godokan alias urun rembuk gabungan aliansi LSM Peduli Lahat. Usai rembukan, surat pun mereka teken bersama, lalu dilayangkan ke DPRD Lahat sebagai ‘’mohon pamit’’ sebelum langkah kaki mereka ayunkan ke Palembang nantinya.

Seberapa banyak dugaan paket proyek anggota dewan itu? ‘’Paket proyek PL dari dana Aspirasi DPRD Lahat tahun 2017 ada  739 paket. Tersebar di berbagai dinas. Macam di dinas PU Bina Marga ada  275 paket,  PU Pengairan ada 87 paket, PU Cipta Karya & TTR ada 161 paket,  Dinas Pendidikan ada 98 paket, Dinas Pertanian ada 118 paket. Paket-paket itu baru di lima dinas saja belum di dinas lain. Perpaket proyek rata-rata dengan pagu nilai anggarannya bervariasi, mulai Rp 50 juta, 97 juta, 150 juta, 194 juta, hingga Rp 200 juta,’’ ujar Mirhoni didampingi Aprizal Muslim SAg, Senin (1/8).

 

Sementara itu, salah satu anggota dewan Lahat yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan aspirasi  masyarakat  berapa pun itu. ‘’Sedangkan setelah diusulkan tentunya akan dikerjakan oleh rekanan kontraktor, bukannya kami selaku anggota dewan yang mengerjakannya. Kalau kami yang mengerjakan paket proyek itu jelas menyalahi aturan,’’ tegasnya beberapa waktu lalu.

 

Lalu bagaimana tanggapan kepala dinas terkait proyek aspirasi dewan ini? Menurut Mirhoni,  setiap kepala dinas yang dikonfirmasi oleh aliansi gabungan LSM mengatakan kalau untuk paket proyek Aspirasi tidak bisa dikerjakan oleh rekanan kontraktor, sebelum ada perintah dari anggota dewan yang bersangkutan. Artinya, di sini ada peran aktif si anggota dewan terhadap proyek aspirasi yang dimaksud.

‘’Karena itu, kami dari gabungan Aliansi LSM Peduli Lahat minta agar masalah ini diusut tuntas. Kami juga akan melaporkannya ke Polda Sumsel,’’ tandas Mirhoni.

Laporan   : Novita/Idham

Editor       : Imam Ghazali

Posting     : Andre

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article