Adanya Dugaan Pungli di SDN 1 Tri Tunggal Jaya, Ketua PWRI Tuba: Apapun Dalihnya itu Pungli, Karena Ada Dana BOS

64

# Jika Tak Segera Disikapi, Ancam Bawa ke Tipikor dan Saber Pungli Polres Tuba

Sumateranews.co.id, LAMPUNG – Dugaan adanya pungutan liar (pungli) di SDN 1 Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Tama, kabupaten Tulang Bawang, Lampung sebesar 150 ribu per wali murid terus mengundang reaksi dari masyarakat dan lembaga.

Kali ini datang dari organisasi wartawan republik Indonesia (PWRI) yang ada di Tulang Bawang, Lampung. Menurut ketua PWRI Tuba, Tabrani kepala sekolah yang sengaja melakukan pungutan dan ditentukan nominalnya, itu sudah termasuk pungli dan harus segera diusut.

Menurut Tabrani, apapun bentuknya pemungutan biaya di dalam lingkungan sekolah dan memberatkan orang tua siswa sudah tidak dibolehkan lagi dan harus ditiadakan.

“Sekalipun mengatasnamakan Komite Sekolah. Karena untuk membantu kegiatan belajar dan mengajar atau operasional sekolah, maupun pembangunan dengan dalih apapun itu sudah diatur dan dianggarkan melalui dana BOS,” sebut Tabrani, menyayangkan Tindakan pungli tersebut.

Bahkan, ditambahkan Tabrani, pemerintah telah mengucurkan dana bantuan yang cukup besar melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan untuk pembangunannya bisa diajukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lainnya.

“Kalau perlu, Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang dicopot dari jabatannya, dan Kepala Sekolah yang diduga melakukan pungli segera diganti,” tegas dia.

Dia juga meminta pihak inspektorat, ataupun lembaga auditor independen untuk memeriksa dan mengaudit sekolahan penerima dana BOS, yang masih melakukan pemungutan biaya di sekolahnya.

“Apapun dalihnya, untuk pembangunan masjid dan lain-lain itu tidak dibenarkan. Malah harus diperiksa pengunaan dana BOS nya karena besar kemungkinan, penetapan alokasi dan penyaluran dana (BOS) diduga tidak sesuai juknis dan tidak melalui tahapan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019,” jelas Tabrani, seraya mendesak pihak sekolahan dan dinas pendidikan untuk segera menyikapi dan mengaudit laporan tersebut.

“Hal ini harus segera disikapi Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang, agar tidak memicu terjadinya konflik horizontal ditengah-tengah masyarakat. Kalau tidak, kami dari organisasi Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Tulang Bawang akan segera mengambil langkah dan melaporkannya ke Kanit Tipikor dan syber pungli Polres Tulang Bawang, sesuia dengan ketentuan,” tambahnya.

Menurut Tabrani, hal itu sudah jelas diatur dalam Permendikbud no 75 tahun 2016 bahwa pihak sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan kepada orang tua siswa.

Laporan : Herry/Tim

Editor.    : Donni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here