Ada 214 Dugaan Maladministrasi di Provinsi Lampung

0
173
Jpeg

Sumateranews.co.id, LAMPUNG- Pelayanan administrasi kependudukan menjadi substansi laporan/pengaduan masyarakat yang paling banyak di laporkan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung sepanjang tahun 2017.

Penundaan berlarut yang terjadi di pelayanan Adminduk masih terkait soal ketersediaan Blanko KTP-EL yang belum mencukupi dan ditambah ada permainan oknum yang memanfaatkan kondisi kurangnya blanko ini. Nur Rakhman menegaskan agar setiap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tertib terkait database warga yang mengajukan permohonan.

“Dari 214 laporan yang kami terima di tahun 2017, sebanyak 65% (30,4 %) adalah laporan adminduk, 63 laporan, di antaranya berupa penundaan berlarut dalam pencetakan KTP-EL,” jelas Nur Rakhman Yusuf selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, pada saat konferensi Pers di kantor Ombudsman Perwakilan Lampung, Bandar Lampung, Kamis (25/01/2018).

Selain laporan adminduk, laporan Kepolisian dan Pendidikan menjadi laporan terbanyak kedua dan ketiga yang paling sering di keluhkan masyarakat. Tercatat sebanyak laporan Kepolisian (12, 6 %) seperti di ungkapkan Nurokhman adalah bukan soal TNKB yang terlambat untuk pendistribusian ke masyarakat, bahkan Ombudsman pusat juga sudah berkoordinasi langsung dengan Ditlantas Polri. Dan 21 laporan Pendidikan (9,8%) seperti adanya pungutan liar di sekolah kepada orang tua muridnya. Dan sementara itu instansi paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah yaitu sebanyak 124 laporan (58 %).

Ditambahkan oleh Asisten Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung Ahmad Saleh David Faranto Divisi Penyelesaian Laporan bahwa untuk laporan mengenai Kepolisian dari masyarakat Kepolisian itu bukan hanya TNKB, yang paling banyak dikeluhkan juga adalah masalah proses penyidikan, proses penyelidikan itu macem-macem. Dari proses lidik sampai sidik itu banyak masalah, itu yang dikeluhkan masyarakat, dan diduga ada maladministrasi juga.

Hasil penilaian kepatuhan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung kepada Pemerintah Daerah terhadap standard pelayanan publik sesuai UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebanyak 4 dari 5 pemerintah daerah yang menjadi objek penilaian di tahun 2017 masih meraih Zona merah atau tingkat kepatuhan rendah. Seperti Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Lampung Tengah.
“Padahal penyelenggaraan standar pelayanan publik ini adalah kewajiban setiap instansi penyelenggara pelayanan sebagai mana diamanatkan UU No.25 tahun 2009,” tegas Nur.

Terkait hal tersebut, sudah ada komitmen dari 5 Pemerintah Daerah pada saat Ombudsman Lampung menyampaikan hasil penilaian.
Lanjut Nur, agar pihak pemerintah daerah serius dalam menindaklanjuti penilaian ini. “Sebab publik dapat merekam, rekan-rekan pers juga bisa membantu mengawasi, apalagi Ombudsman Lampung sudah memiliki ratusan jejaring yang telah tersebar di beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Lampung,’’ cetusnya.
Nur menambahkan, kalau berbicara UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, instansi penyelenggara yang melanggar ketentuan terkait standar pelayan dikenakan sangsi berupa pemberhentian.
Meski optimis untuk perbaikan ke depan, namun Nur Rakhman menegaskan agar perbaikan sesegera mungkin dilakukan Pemda dan lembaga yang bersangkutan.

Laporan : Dedy Kurniawan
Editor/Posting : Imam Ghazali

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article