30 UMKM di Aceh Lolos Verifikasi Bantuan Modal dari Barisan Republik
Nur Ainun SH Resmi Nahkodai DPW Barisan Republik Aceh
BANDA ACEH – Sebanyak 30 kelompok pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di provinsi Aceh akan mendapat bantuan modal dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Barisan Republik. Jumlah bantuan modal yang diberikan untuk setiap kelompok bervariasi mulai dari Rp50 juta hingga Rp250 juta.
Kepastian 30 UMKM di Aceh mendapat bantuan modal tersebut diperoleh setelah tim dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Republik yang dipimpin langsung Ketua DPP Dr (HC) Febrian Aditya didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) WCN, Nababan melakukan verifikasi data proposal yang diajukan setiap kelompok, pada Selasa, 17 Januari 2023 di Banda Aceh.
Ketua Umum DPP Barisan Republik, Febryan Aditya mengatakan, bantuan tersebut diberikan sebagai upaya untuk menopang kemajuan UMKM di sektor pertanian, peternakan dan pariwisata dalam rangka membangun kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19.
“Untuk memperkokoh ekonomi bangsa perlu adanya UMKM yang tumbuh berkembang. UMKM sudah terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi. Jika UMKM kuat maka ekonomi bangsa juga akan kuat. Kita ingin agar UMKM di Indonesia bisa naik kelas, Barisan Republik hadir untuk itu,” jelasnya.
Febryan Aditya menambahkan, kedatangan Tim DPP Barisan Republik ke Aceh, selain untuk melakukan verifikasi data pengajuan modal kelompok pelaku usaha UMKM juga dalam rangka melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Barisan Republik di provinsi Aceh.
Sementara itu, Nur Ainun SH yang sehari sebelumnya, Senin, 16 Januari 2023 dilantik sebagai Ketua DPW Barisan Republik Aceh menjelaskan, bahwa Barisan Republik merupakan Ormas yang berbasis pada peningkatan ekonomi kerakyatan. Ia bersama seluruh pengurus di Aceh siap menjalankan setiap program untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Ormas Barisan Republik hadir untuk kebangkitan ekonomi masyarakat, ini murni bisnis dan nonpartisan, kami siap menjadi mitra pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan, sehingga UMKM di Aceh bisa tumbuh berkembang,” jelasnya.
Nur Ainun menambahkan, dari semua proposal pengajuan modal usaha yang diajukan oleh kelompok UMKM yang tergabung dalam Barisan Republik Aceh, semuanya telah diverifikasi, lebih dari 70 persen proposal yang diajukan dinyatakan memenuhi syarat untuk dibantu.
“Untuk tahap pertama 30 kelompok pelaku usaha UMKM dari tujuh kabupaten/kota di Aceh yang dibantu permodalan, platformnya dari Rp50 juta hingga Rp350 juta per kelompok. Verifikasi langsung dilakukan oleh enam orang tim dari DPP Barisan Republik termasuk Pak Ketua dan Pak Sekjen,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD Barisan Republik kabupaten Aceh Besar, Muhammad Hasan Hasyem mengatakan, pihaknya sangat berterimakasih kepada DPP Barisan Republik yang telah memverifikasi dan menyatakan lolos tujuh proposal kelompok UMKM di Aceh Besar.
“Di kabupaten Aceh Besar kami sudah membentuk kepengurusan di enam kecamatan, satu kecamatan satu kelompok akan dibantu, tapi khusus untuk kecamatan Seulimum ada dua kelompok yang lolos verifikasi, jadi tahap pertama ini kami di Aceh Besar kebagian tujuh kelompok yang dibantu,” jelasnya.
Hasan menambahkan, kelompok usaha yang dibantu itu sebagian besar merupakan pelaku usaha UMKM di bidang pertaninan, peternakan, setiap kelompok beranggotakan minimal 20 orang.
“Alhamdulillah tujuh kelompok di bawah DPD Aceh Besar dinyatakan lolos karena data yang kami ajukan saat verifikasi valid. Kami berharap bantuan yang akan diberikan oleh DPP nanti bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan jalannya roda organisasi,” harapnya. (***)
Editor: Donni