Tindaklanjuti Jatah Beras ASN dan Honorer, Gubernur Sumsel MoU dengan Kepala Bulog Divre Sumsel Babel

251
PENYALURAN BERAS INSENTIF ASN-HONORER SUMSEL: Program penyaluran beras insentif tak lama lagi bakal dinikmati oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. Hal itu setelah, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru melangsungkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan bersama dengan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Sumsel Babel, M Yusuf Salahuddin, di Griya Agung Palembang, Kamis (04/04/2019).

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Program penyaluran beras insentif tak lama lagi bakal dinikmati oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. Hal itu setelah, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru melangsungkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan bersama dengan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Sumsel Babel, M Yusuf Salahuddin, di Griya Agung Palembang, Kamis (04/04/2019).

Dalam sambutannya, usai penandatanganan MoU, Herman Deru menegaskan bahwa program itu merupakan salah satu bentuk nyata perhatian Pemerintah Provinsi Sumsel tehadap petani yang kerap kali dihadapkan dengan harga gabah dan beras yang tidak menguntungkan di kalangan petani.

Karena itu Pemprov Sumsel melalui Bulog membeli beras produksi petani dengan harga yang wajar. Selanjutnya beras tersebut dibagikan pada ASN di lingkungan Pemprov secara cuma-cuma sebagai insentif tambahan.

“Jangan sampai petani merasa digenjot produksinya, tapi kita tidak memperhatikan pemasaran hasilnya. Nah sekarang beras petani, kita beli melalui Bulog. Selanjutnya beras itu, kita bagikan pada pegawai. Harapan kita petani senang ASN senang. Inilah sesuatu yang membanggakan bagi petani kita di Provinsi Sumsel,” ungkapnya.

Herman Deru meminta pihak Bulog membeli beras dari petani di Provinsi Sumsel. Tidak diperbolehkan membeli beras dari luar daerah. Selain itu Bulog juga harus memperhatikan mutu beras sesuai dengan standar yang telah disepakati. Disamping label kemasan beras untuk ASN, juga harus mencantumkan logo Pemprov Sumsel, serta tidak diperkenankan diperjual belikan di pasaran.

“Saya tidak mau mutunya diluar standar. Kontrak kita berasnya premium. Quality control kita lakukan bersama,” tuturnya sembari menambahkan insentif beras dari Gubernur ini tidak memotong uang Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN yang selama ini sudah ada, karena murni insentif atau bonus yang diberikan oleh Gubernur sebagai apresiasi kepada ASN dan perhatian khusus kepada petani.

Dia melanjutkan, setelah terobosan ini berjalan dengan sukses, dirinya sebagai Gubernur mengintruksikan Kepala OPD terkait membuat edaran ke 17 Bupati/Walikota di Provinsi Sumsel, terutama daerah penghasil beras untuk melihat ketersedian stok beras yang ada di daerah masing-masing.

“Saya minta disini, kita juga harus bersepakat untuk disiplin, disiplin distribusi artinya Bulog juga harus siap ada cadangan jangan sampai terseok-seok dalam hal waktu distribusi kepada ASN dan honorer,” pungkasnya.

Sementara Kepala Perum Bulog Divre Sumsel Babel, M Yusuf Salahuddin menambahkan, mengenai beras yang akan didistribusikan tinggal menunggu persiapan kelengkapan administrasinya saja. Untuk beras yang akan didistribusikan adalah beras yang berkualitas premium.

“Bagi PNS Provinsi yang ada di daerah, berasnya akan kita dikirimkan pada OPD  penempatannya ada di kabupaten/kota. Pengirimannya juga tepat waktu. Stok beras di wilayah provinsi Sumsel dan Babel mencukupi waktu tujuh bulan kedepan. In Syaa Allah tujuh bulan kedepan kita terus melakukan serapan dengan melihat potensi yang saat ini sedang berjalan,” tandasnya.

Untuk diketahui segera di realisasikan beras insentif bagi ASN, Gubernur akan menerbitkat Surat Keputusan (SK) Gubernur yang telah direvisi tentang rincian Pemberian Penambahan Penghasilan kepada PNS/CPNS di lingkungan Pemprov Sumsel dengan rincian sebagai berikut:

PNS Suami dan Istri bekerja di lingkungan Pemprov Sumsel sebesar 20 kg x 11.000,- = Rp 220.000,-. Sedangkan bagi PNS suami/istri/ janda/duda pun yang bekerja di lingkungan pemprov Sumsel sebesar 20 kg x 11.000,-  = 220.000,-. Sementara PNS belum menikah dilingkungan Pemprov Sumsel sebesar 10 kg x 11.000,-  = 110.000,-. serta honorer sebesar 5 kg × 11.000,- = Rp 55.000,-.

Laporan : Win

Editor     : Donni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here