Kejati Sumsel Tangani Kasus Dana Desa OKU Timur Jalan Ditempat

173
BPAN LAI DPD Sumsel dan DPC OKU Timur ketika mendatangi kantor Kejati Sumsel dan melaporkan dugaan Korupsi Dana Desa OKU Timur. Foto: SU/Sumateranews.co.id

Sumateranews.co.id, PALEMBANG ─ Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) APBN 2018, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT). Yang diduga merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Kembali menjadi sorotan masyarakat, kali ini Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) , meresa meragukan keseriusan proses hukum dari Kejati Sumsel untuk memanggil oknum pejabat yang terlibat dugaan korupsi terkait kasus Dana Desa.

Ketua DPC BPAN LAI OKU Timur, Kanda Budi S mengatakan kedatangan dirinya dan rombongan semata mata hanya ingin tau sampai dimana perkembangan kasus PMD.

“Kami dari BPAN AI DPC OKUT Timur ingin mengetahui, sudah seberapa jauh proses yang ditangani oleh Kejati Sumsel dalam menangani tindak pidana kasus korupsi Dana Desa Kabupaten OKU Timur dengan dugaan tersangka HR”, kata Budi ketika dikonfirmasi Jum’at (8/2/19).

Untuk saat ini dirinya mengaku belum bisa menemui karena Aspisus, Kasi Pidsus, Asintel, belum ada ditempat. “Kami belum berhasil menemui mereka hari ini, tetapi berdasarkan penjelasan dari Dinas PMD Kabupaten OKU Timur, diwakilkan Seketarisnya membenarkan bahwa HR sudah dipanggil Kejati Sumsel, begitu juga Camat Jayapura pun sudah membenarkan, jadi kami datang kesini pingin tahu dan untuk memastikan,”terangnya.

Menurut Budi memang sudah banyak yang mengatakan kalau Kepala Dinas HR sudah dipanggil namun begitu sudah di cek dibuku tamu di Kejati Sumsel, hal itu tidak ada. “Apakah ini panggilan secara khusus atau seperti apa, kasus OKU Timur ini sudah menimbulkan kerugian Negara sekitar Rp6 miliar dan kasus ini juga sudah kita koordinasi dengan Jamwas Kejagung RI, dan berkas-berkas kasus ini sudah ditangan Presiden RI, dan kami tidak akan membiarkan dan bersama-sama dengan masyarakat akan tetap mengawal kasus ini dan kami tidak mau kasus ini jalan ditempat,”cetusnya.

Disoal apakah kasus ini beredar isu bahwa Kejati Sumsel akan melimpahkan kembali kasus ini pada Kejari OKU Timur, Kanda Budi menuturkan kasus ini menjadi pertanyaan besar bagi DPC AI BPAN OKU Timur.

“Kami tidak pernah memberikan laporan kasus ini kepada Kejari OKU Timur, tetapi seluruh Kepala Desa, Camat dan kemudian Kasi PMD Kecamatan itu diperiksa disitu, apakah ini perintah dari Kejaksaan Tinggi ataukah ini pemanggilan khusus dari Kejari OKU Timur karena kami tidak pernah memberikan laporan itu,”tegasnya.

Budi menjelaskan, sebenarnya masyarakat tidak berharap kasus ini diproses di Kejari. “Karena kasus ini kasus besar, positif akan terjadi lingkaran setan, ujung-ujungnya kasus ini nanti diam ditempat,”keluhnya.

Dirinya berharap pihak dari Kejati Sumsel siapapun yang memeriksa kasus ini, benar-benar diproses sampai ke akar-akarnya.

“Ketika kasus ini diam ditempat kita bersama masyarakat OKU Timur akan menyiapkan aksi seribu massa baik itu demo di Kejati Sumsel maupun demo aksi di Kejari OKU Timur,”ujar Budi serius.

Sementara, Kasi Pidsus Kejati Sumsel Henri Yanto SH ketika dikonfirmasi melalui via telpon mengatakan, dirinya tidak tahu kalau ada pemanggilan terhadap Kepala Dinas PMD OKU Timur.

“Saya tidak tahu, kalau ada yang dipanggil oleh Kejati Sumsel, saya sudah tidak masuk kerja selama 4 hari karena isteri saya masuk rumah sakit, kalau tidak dipanggil melalui pidsus coba tanya dulu ke intel,”anjurnya.

Secara terpisah Ketua DPD BPAN LAI Sumsel, Syamsudin Djoesman mengatakan, kasus ini sepertinya masih diambangkan dan Kejati Sumsel belum tahu keseriusnya dalam menangani kasus ini.

“Namun kami yakin Kejati Sumsel akan mengambil tindakan tegas dalam menangani kasus ini, apalagi baru-baru ini Kejati Sumsel sudah mencetak suatu prestasi dengan menuntut tersangka kasus narkoba dengan hukuman mati, hal ini bukti kalau Kejati Sumsel akan mampu mengungkap kasus ini,”tukasnya meyakinkan Sumateranews.co.id, ketika dikonfirmasi Minggu (10/2/19). dikediamannya Jalan Maskerebet KM 9 Palembang.

Untuk diketahui pada pemberitaan sebelumnya, menurut Ketua DPC BPAN LAI OKU Timur, pemotongan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018, dimana Kepala Dinas PMD OKU Timur mengumpulkan seluruh Camat di 20 Kecataman, kemudian Camat memerintahkan Kasi PMD Kecamatan masing-masing, lalu Kasi PMD Kecamatan mendatangi kepala desa meminta setoran dana tunai dari kepala desa. Pencairan tahap pertama DD APBN 2018 20% semua kepala desa se- OKU Timur wajib setor Rp5 juta sampai dengan Rp7 juta kepada Kepala Dinas PMD melalui Camat masing-masing wilayah tanpa ada kwitansi pertanggung jawaban.

Pencairan tahap kedua DD APBN 2018 40% semua Kepala Desa se- OKU Timur, wajib setor Rp7 juta sampai dengan Rp20 juta, Kepada Kepala Dinas PMD melalui Camat masing-masing wilayah tanpa kwitansi, pada pencairan tahap ketiga DD APBN 2018 40% semua Kepala Desa se-Oku Timur wajib setor Rp10 juta sampai dengan Rp12 juta kepada Kepala Dinas PMD melalui Camat masing-masing wilayah tanpa bukti kwitansi.

Setelah dana tersebut terkumpul di camat, selanjutnya oknum Camat menyerahkan langsung secara tunai kepada saudara HR selaku Kepala Dinas PMD OKU Timur dengan alasan untuk dibagikan di beberapa pos keamanan yang sudah dikondisikan tanpa kwitansi. Berdasarkan laporan masyarakat, dana tersebut dialokasikan kepada pihak/lembaga lain selain Kepala Dinas PMD dan pengalokasian dana tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten OKU Timur secara tertutup.

 

 

Laporan : SU

Editor    : Syarif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here