BPD Dituntut Mampu Kelola Desa dengan Baik

115

Sumateranews.co.id, MUSIRAWAS- Badan Permusyawaratan Desa dituntut agar bisa menata dan mengelola desa dengan baik. Mulai perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, hingga pada pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan serta pemerintahan desa.

Desa bisa membangun dan dana desa bisa terserap baik. Berarti BPD sudah bisa bekerja dengan baik dan sudah menjalankan regulasi dengan baik.

Jika terdapat permasalahan di desa berarti pengawasan dari BPD tidak berjalan atau BPD dan Kepala Desanya tidak bersinergi.

‘’Sehingga pembangunan di desa jadi terhambat oleh permasalahan. Maka dari itu, kami selaku Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Prov. Sumatera Selatan menghimbau dan mengajak DPC Abpednas di setiap kabupaten di Sumsel minta agar BPD bisa meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan regulasi. Dan, Anggarkan Dana untuk peningkatan SDM, BPD di tahun 2019,’’ ujar Junaidi, Minggu (11/11).

Demi untuk belajar maka BPD bisa memahami regulasi sesuai dengan aturan yang ada. ‘’Paling tidak kita bisa bekerjasama dengan pihak Pemerintah Desa dan masyarakat demi mengetahui tata kelola Keuangan Desa oleh pihak pemerintah desa,’’ cetus Junaidi yang juga Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Anyar Kecamatan Muara Lakitan Musirawas.
Desa terus menjadi primadona pasca kelahiran UU No 6 tahun 2014 tentang Desa (Gadis Belagak). Situasi ini jelas sangat menggembirakan, sebab hingga pengujung kelahiran regulasi itu sebagian besar mata publik masih melihat sebagai isu pinggiran.

Tak terbantahkan, isu desa mampu menyeruak ke ruang publik akibat distribusi anggaran negara melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Apalagi ada kenaikan DD di tahun 2019 nanti.

DD dan ADD mengubah wajah desa semakin seksi. Alokasi DD sebesar 10 persen dari jumlah transfer anggaran pusat ke daerah. Sementara, ADD ditetapkan sebesar 10 persen dari pengeluaran belanja kabupaten. Besaran DD dan ADD membuat desa mengelola anggaran cukup besar, jumlahnya bervariasi antara 1-5 milyar rupiah.

Besarnya kue anggaran di desa membuat perhatian publik makin besar ke desa. Di kalangan supradesa, ada yang bersikap pesimis, ada pula yang optimis. Sejauh ini, respon supradesa tak jauh berbeda dengan sikap mereka sebelum adanya UU Desa. Mereka masih membangun hubungan dengan desa dalam nalar kontrol.

Cara pandang supradesa masih didominasi oleh unsur ketakutan dan was-was. Supradesa takut kebangkitan desa menyebabkan pengaruh mereka turun drastis. Akibatnya, mereka membuat regulasi yang membuat desa sekadar mengoperasionalkan anggaran.

Bahkan banyak pihak dan instansi di Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan mengatur secara ketat penentuan prioritas belanja, mekanisme pembelanjaan, dan pelaporan.

Sikap desa sendiri cukup terbelah, ada yang berpikir strategis, ada pula yang bersikap aji mumpung atau oportunis. Setiap desa memiliki karakter yang unik, tergantung relasi yang terbangun antara pemerintah, BPD, dan masyarakat.

Desa yang berpikir strategis mempelopori praktik transparansi anggaran. Mereka bekerja keras untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Tak sedikit desa yang membangun akuntabilitas dengan pelaporan pemanfaatan anggaran kepada publik, baik melalui baliho, papan pengumuman, maupun website.

Sebaliknya, sikap aji mumpung dan oportunis juga muncul di desa. Bermodal klien sebagai pemegang hak anggaran, banyak kepala desa yang memperlakukan DD dan ADD layaknya uang mereka sendiri. Prioritas belanja pembangunan dan pemberdayaan ditentukan secara otoriter oleh kepala desa.

Akibatnya, tak sedikit dari mereka yang tersandung kasus hukum karena korupsi dan memperkaya diri.

Laporan          : Shandy/Rel
Editor/Posting : Imam Ghazali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here